Pemerintah Yakin Keterlibatan TNI Akan Dongkrak Produksi Padi

JAKARTA, KOMPAS.com — Pada akhir 2014, Presiden Joko Widodo menargetkan Indonesia mampu swasembada pangan dalam kurun waktu tiga tahun.

Dia juga mengimbau kepala daerah hingga kementerian terkait tidak hanya fokus pada produksi beras. Gula dan kedelai juga harus ditingkatkan sehingga tidak ada lagi impor pangan.

Memasuki 2017, pemerintah terus berupaya mewujudkan target tersebut. Kini pemerintah pun melibatkan unsur militer untuk meningkatkan produksi pertanian, terutama di daerah perbatasan.

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengatakan, pada dasarnya Tentara Nasional Indonesia (TNI) bisa diberdayakan tidak hanya dalam sektor pertahanan, tetapi juga di bidang pembangunan.

"TNI juga seharusnya bicara pembangunan bukan hanya pertahanan negara. Ada di undang-undang TNI, mereka juga punya kewajiban membantu pembangunan indonesia," ujar Wiranto saat rapat koordinasi Pengendalian Pengelolaan Perbatasan Negara di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Selasa (17/1/2017).

Wiranto menjelaskan, saat ini pemerintah berupaya memeratakan pembangunan di daerah-daerah perbatasan.

Salah satu gagasan yang akan diterapkan adalah dengan mengubah pola penyebaran tentara yang selama ini cenderung terpusat di Pulau Jawa.

Dengan dibangunnya tangsi militer di daerah, kata Wiranto, akan memicu pembangunan fasilitas umum, seperti sekolah, rumah sakit, dan rumah ibadah. TNI pun dinilai bisa ikut membangun dan menjaga infrastruktur di daerah perbatasan.

Dia mencontohkan program TNI yang sudah berjalan dalam bidang pertanian. Di daerah Jombang, Jawa Timur, satu kompi tentara berhasil mengolah lahan seluas 40 hektar.

Wiranto mengklaim program tersebut mampu meningkatkan produksi padi masyarakat.

"Jadi saya minta izin Mendagri untuk menginventarisasi daerah-daerah mana yang pantas ditempati pasukan TNI. Mereka bisa melakukan tugas pertahanan mengawasi daerah sekaligus menjadi satu sentra ekonomi bari baru," tutur Wiranto.

"Mohon juga ada cadangan lahan yang cukup subur untuk dikelola prajurit TNI membantu swasembada pangan di daerah masing-masing. Sentra ekonomi dibangun maka akan meningkatkan APBD," kata dia.

Wiranto menuturkan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, TNI bertugas memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta.

Selain itu, TNI wajib membantu tugas pemerintahan di daerah.

Sementara itu, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengatakan, pada 2017 TNI akan mendukung kebijakan pemerintah terkait swasembada pangan dengan membentuk Sentra Pelayanan Pertanian Padi Terpadu (SP3T).

"Ini solusi untuk petani karena kami sendiri hampir frustrasi. Petani sering ditipu tengkulak, hasil panen dibeli dengan harga rendah," ujar Gatot.

Gatot menuturkan, pembentukan SP3T akan membantu petani dari tahap awal hingga akhir produksi. Jajaran TNI akan membantu petani mulai dari pembibitan, panen, hingga penggilingan.

(Baca: TNI Akan Bentuk Sentra Pelayanan Petani Padi Terpadu)

Seperti dikutip dari situs www.KSP.go.id, SP3T yang telah dibangun pada 2016 di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, menjalin kerja sama dengan PT Biogene Plantation guna memasyarakatkan padi hibrida.

Menuai kritik

Namun, pelibatan TNI dalam program swasembada pangan menuai kritik dari elemen masyarakat sipil.

Wakil Direktur Imparsial Gufron Mabruri menilai rencana tersebut tidak tepat dilakukan oleh TNI karena akan semakin menguatkan kehadiran militer dalam ranah sipil dan mengikis profesionalisme anggota TNI.

(Baca: Pembentukan Sentra Pelayanan Pertanian oleh TNI Dinilai Tidak Tepat)

Menurut Gufron, realisasi kebijakan swasembada pangan seharusnya mengedepankan institusi kementerian terkait sebagai perencana dan pelaksana di lapangan.

Pelibatan TNI dalam konteks pertanian, kata Gufron, justru akan melahirkan masalah masalah baru, tidak hanya bagi internal TNI, tetapi juga ranah kehidupan sipil secara luas.

"Mengingat adanya potensi penyalahgunaan, kehadiran SP3T ini justru dikhawatirkan malah akan menjadi tengkulak-tengkulak baru bagi petani," ucapnya.