TNI Bakal Dilibatkan dalam Program Swasembada Pangan di Perbatasan

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto mengatakan, pemerintah akan melibatkan unsur TNI dalam meningkatkan pembangunan nasional melalui swasembada pangan di kawasan perbatasan negara.

Menurut Wiranto, pemberdayaan TNI bukan hanya dalam sektor pertahanan, tetapi juga bidang pembangunan.

"TNI kita juga seharusnya bicara pembangunan bukan hanya pertahanan negara. Ada di undang-undang TNI, mereka juga punya kewajiban membantu pembangunan indonesia," ujar Wiranto saat rapat koordinasi Pengendalian Pengelolaan Perbatasan Negara di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Selasa (17/1/2017).

(Baca: Jokowi Ingatkan TNI, Indonesia Tak Lagi Jawa-sentris)

Wiranto menjelaskan, saat ini pemerintah berupaya memeratakan pembangunan di daerah-daerah perbatasan.

Salah satu gagasan yang akan diterapkan adalah dengan mengubah pola penyebaran tentara yang selama ini cenderung terpusat di Pulau Jawa.

Dengan dibangunnya tangsi militer di daerah, kata wiranto, akan memicu pembangunan fasilitas umum seperti sekolah, rumah sakit dan rumah ibadah.

TNI pun dinilai bisa ikut membangun dan menjaga infrastruktur di daerah perbatasan. Dia mencontohkan program TNI yang sudah berjalan dalam bidang pertanian.

(Baca: Istana Sebut Persebaran TNI Tak Rata akibat Warisan Pemerintah Lama)

Di daerah Jombang, Jawa Timur, 1 kompi tentara berhasil mengolah lahan seluas 40 hektar. Wiranto mengklaim program tersebut mampu meningkatkan produksi padi masyarakat.

"Jadi saya minta izin Mendagri untuk menginvetarisasi daerah-daerah mana yang pantas ditempati pasukan TNI. Mereka bisa melakukan tugas pertahanan mengawasi daerah sekaligus menjadi satu sentra ekonomi bari baru," tutur Wiranto.

"Mohon juga ada cadangan lahan yang cukup subur untuk dikelola prajurit TNI membantu swasembada pangan di daerah masing-masing. Sentra ekonomi dibangun maka akan meningkatkan APBD," tambahnya.

(Baca: Penempatan Personel TNI di Pelosok Hilangkan Persepsi Jawa-sentris)

Ditemui secara terpisah Plt Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Hadi Prabowo menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak mengalami kendala dalam menginventarisasi area-area yang bisa digunakan untuk penyebaran tentara di perbatasan.

Menurut Hadi, pemerintah justru menunggu putusan TNI terkait mutasi prajurit ke perbatasan. 

"Kendala (di Pemda) sebenarnya tidak ada. Kalau kendala itu dari Panglima sendiri terkait mutasi. Kalau mereka mau dimutasi tidak ada masalah, daerah siap saja," ungkapnya.