KIPP Kritik Seleksi Anggota KPU dan Bawaslu Sebelum RUU Pemilu Disahkan

Kompas.com - 08/01/2017, 15:24 WIB
Logo KPU Logo KPU
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com — Presidium Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Jojo Rohi mengkritik proses seleksi calon anggota Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu yang tengah berjalan.

Menurut dia, semestinya pemerintah harus terlebih dulu mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu karena di dalamnya diatur soal syarat penyelenggara pemilu.

"Kenapa tidak menunggu sistem pemilu seperti apa, baru bisa menuliskan model apa penyelenggaranya. Kalau sudah jelas baru rekrutmen jalan," ujar Jojo dalam diskusi di Jakarta, Minggu (8/1/2017).

Salah satunya yakni Pasal 89 Ayat 1 huruf b yang mengatur syarat usia anggota KPU paling rendah 45 tahun. Dalam aturan sebelumnya, disebutkan usia paling rendah 35 tahun. Hal ini akan menjadi simpang siur jika RUU disahkan sebelumnya proses seleksi selesai.

Selain itu, Jojo mempermasalahkan soal kualifikasi calon penyelenggara pemilu yang akan lebih mendetail dalam RUU Penyelenggaraan Pemilu.

"Mestinya bisa jadi roadmap mencari penyelenggara pemilu yang kompeten dan kredibel," kata Jojo.

Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi II DPR RI Arif Wibowo memastikan bahwa undang-undang yang lama tidak akan bertentangan dengan RUU Penyelenggaraan Pemilu. Menurut dia, secara keseluruhan, tak ada perubahan signifikan mengenai proses rekrutmen dan seleksi.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Apakah nanti dilakukan perbaikan, silakan saja. Misalnya selama ini syaratnya normatif, mungkin bisa dilengkapi," kata Arif.

Saat ini, 36 orang calon anggota KPU dan 22 calon anggota Bawaslu sudah memasuki seleksi tahap ketiga. Pada 16 Januari 2017 mendatang, para calon anggota KPU dan Bawaslu akan menjalani tes kesehatan lanjutan, diskusi kelompok, dan wawancara.

Setelah tahapan ini, Tim Seleksi akan memilih 14 nama calon anggota KPU dan 10 nama calon anggota Bawaslu yang selanjutnya diajukan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Kompas TV Pemilu Rasa Anak Muda
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tiga Tersangka Kasus Dugaan Korupsi di Perum Perindo Ditahan Terpisah

Tiga Tersangka Kasus Dugaan Korupsi di Perum Perindo Ditahan Terpisah

Nasional
Kunjungan Kerja, Wapres Puji Mal Pelayanan Publik Banyuwangi

Kunjungan Kerja, Wapres Puji Mal Pelayanan Publik Banyuwangi

Nasional
KSAL: TNI AL Harus Siap Hadapi Ancaman Konvensional dan Nonkonvensional

KSAL: TNI AL Harus Siap Hadapi Ancaman Konvensional dan Nonkonvensional

Nasional
Novel Baswedan Laporkan Pimpinan KPK Lili Pintauli ke Dewas

Novel Baswedan Laporkan Pimpinan KPK Lili Pintauli ke Dewas

Nasional
Kejagung Ungkap Peran 3 Tersangka Kasus Dugaan Korupsi di Perum Perindo

Kejagung Ungkap Peran 3 Tersangka Kasus Dugaan Korupsi di Perum Perindo

Nasional
Salah Satu Saksi Kasus Dugaan Korupsi Perum Perindo Meninggal Dunia saat Hendak Diperiksa Kejagung

Salah Satu Saksi Kasus Dugaan Korupsi Perum Perindo Meninggal Dunia saat Hendak Diperiksa Kejagung

Nasional
Muzani: Gerindra Ingin Belajar dari Loyalitas Santri kepada Kiai

Muzani: Gerindra Ingin Belajar dari Loyalitas Santri kepada Kiai

Nasional
Saksi Sebut Sarana Jaya Awalnya Ajukan Anggaran Rp 5,5 Triliun Dalam Penyertaan Modal Daerah

Saksi Sebut Sarana Jaya Awalnya Ajukan Anggaran Rp 5,5 Triliun Dalam Penyertaan Modal Daerah

Nasional
Kejagung Tetapkan 3 Tersangka Kasus Korupsi Perum Perindo

Kejagung Tetapkan 3 Tersangka Kasus Korupsi Perum Perindo

Nasional
Naik Pesawat ke Wilayah Level 3 dan 4 Non Jawa-Bali Juga Wajib Tes PCR

Naik Pesawat ke Wilayah Level 3 dan 4 Non Jawa-Bali Juga Wajib Tes PCR

Nasional
Kemenkes Klaim Indonesia Jadi Negara Non Produsen Vaksin Covid-19 yang Capaian Vaksinasinya Terbaik

Kemenkes Klaim Indonesia Jadi Negara Non Produsen Vaksin Covid-19 yang Capaian Vaksinasinya Terbaik

Nasional
3 Orang dan 1 Korporasi Tersangka Kasus Pengadaan Lahan di Munjul Segera Disidang

3 Orang dan 1 Korporasi Tersangka Kasus Pengadaan Lahan di Munjul Segera Disidang

Nasional
Sebaran 15.594 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia pada 21 Oktober 2021

Sebaran 15.594 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia pada 21 Oktober 2021

Nasional
UPDATE 21 Oktober: Ada 4.336 Kasus Suspek Covid-19

UPDATE 21 Oktober: Ada 4.336 Kasus Suspek Covid-19

Nasional
Pengacara Sebut Luhut Tak Datang Mediasi Atas Permintaan Penyidik

Pengacara Sebut Luhut Tak Datang Mediasi Atas Permintaan Penyidik

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.