KIPP Kritik Seleksi Anggota KPU dan Bawaslu Sebelum RUU Pemilu Disahkan

Kompas.com - 08/01/2017, 15:24 WIB
Logo KPU Logo KPU
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com — Presidium Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Jojo Rohi mengkritik proses seleksi calon anggota Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu yang tengah berjalan.

Menurut dia, semestinya pemerintah harus terlebih dulu mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu karena di dalamnya diatur soal syarat penyelenggara pemilu.

"Kenapa tidak menunggu sistem pemilu seperti apa, baru bisa menuliskan model apa penyelenggaranya. Kalau sudah jelas baru rekrutmen jalan," ujar Jojo dalam diskusi di Jakarta, Minggu (8/1/2017).

Salah satunya yakni Pasal 89 Ayat 1 huruf b yang mengatur syarat usia anggota KPU paling rendah 45 tahun. Dalam aturan sebelumnya, disebutkan usia paling rendah 35 tahun. Hal ini akan menjadi simpang siur jika RUU disahkan sebelumnya proses seleksi selesai.

Selain itu, Jojo mempermasalahkan soal kualifikasi calon penyelenggara pemilu yang akan lebih mendetail dalam RUU Penyelenggaraan Pemilu.

"Mestinya bisa jadi roadmap mencari penyelenggara pemilu yang kompeten dan kredibel," kata Jojo.

Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi II DPR RI Arif Wibowo memastikan bahwa undang-undang yang lama tidak akan bertentangan dengan RUU Penyelenggaraan Pemilu. Menurut dia, secara keseluruhan, tak ada perubahan signifikan mengenai proses rekrutmen dan seleksi.

"Apakah nanti dilakukan perbaikan, silakan saja. Misalnya selama ini syaratnya normatif, mungkin bisa dilengkapi," kata Arif.

Saat ini, 36 orang calon anggota KPU dan 22 calon anggota Bawaslu sudah memasuki seleksi tahap ketiga. Pada 16 Januari 2017 mendatang, para calon anggota KPU dan Bawaslu akan menjalani tes kesehatan lanjutan, diskusi kelompok, dan wawancara.

Setelah tahapan ini, Tim Seleksi akan memilih 14 nama calon anggota KPU dan 10 nama calon anggota Bawaslu yang selanjutnya diajukan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

1,38 Juta Kasus Covid-19 dan Penurunan Angka Pemeriksaan Spesimen

1,38 Juta Kasus Covid-19 dan Penurunan Angka Pemeriksaan Spesimen

Nasional
Mantan Wakil Ketua DPC Demokrat Ungkap Kejanggalan KLB Sumut, Moeldoko Langsung Terpilih hingga Pertanyakan KTA

Mantan Wakil Ketua DPC Demokrat Ungkap Kejanggalan KLB Sumut, Moeldoko Langsung Terpilih hingga Pertanyakan KTA

Nasional
Saksi Ungkap Pembagian Jatah Paket Bansos Tergantung Permintaan Juliari

Saksi Ungkap Pembagian Jatah Paket Bansos Tergantung Permintaan Juliari

Nasional
Satgas Ingatkan Dampak Libur Panjang saat Pandemi: Dari Kasus Aktif Meningkat hingga Kematian Dokter Tinggi

Satgas Ingatkan Dampak Libur Panjang saat Pandemi: Dari Kasus Aktif Meningkat hingga Kematian Dokter Tinggi

Nasional
Cerita Kader Demokrat Diiming-imingi Rp 100 Juta untuk Ikut KLB, Nyatanya Cuma Terima Rp 5 Juta

Cerita Kader Demokrat Diiming-imingi Rp 100 Juta untuk Ikut KLB, Nyatanya Cuma Terima Rp 5 Juta

Nasional
Terungkap Nama Pengusul Vendor Bansos Covid-19, Termasuk Juliari dan 2 Anggota DPR

Terungkap Nama Pengusul Vendor Bansos Covid-19, Termasuk Juliari dan 2 Anggota DPR

Nasional
AHY: Saya Tetap Hormati Moeldoko, tetapi...

AHY: Saya Tetap Hormati Moeldoko, tetapi...

Nasional
Kerumunan dalam KLB Demokrat di Deli Serdang Dilaporkan ke Polisi

Kerumunan dalam KLB Demokrat di Deli Serdang Dilaporkan ke Polisi

Nasional
Saksi Sebut Fee Bansos Covid-19 Digunakan untuk Bayar Hotma Sitompul Rp 3 Miliar

Saksi Sebut Fee Bansos Covid-19 Digunakan untuk Bayar Hotma Sitompul Rp 3 Miliar

Nasional
Pengakuan Mantan Kader Demokrat yang Ikut KLB: Moeldoko Jadi Anggota dengan Nomor Khusus

Pengakuan Mantan Kader Demokrat yang Ikut KLB: Moeldoko Jadi Anggota dengan Nomor Khusus

Nasional
Jhoni Allen: Moeldoko Tak Pernah Berpikir Jadi Ketum Demokrat, Kami yang Meminang

Jhoni Allen: Moeldoko Tak Pernah Berpikir Jadi Ketum Demokrat, Kami yang Meminang

Nasional
KSP: Saat ini yang Paling Mendesak adalah Pengesahan RUU PKS

KSP: Saat ini yang Paling Mendesak adalah Pengesahan RUU PKS

Nasional
Indonesia Dapat 11.748.000 Vaksin Covid-19 dari Jalur Multilateral pada 'Batch' Pertama

Indonesia Dapat 11.748.000 Vaksin Covid-19 dari Jalur Multilateral pada "Batch" Pertama

Nasional
AHY: Saya Kecewa Moeldoko Terlibat...

AHY: Saya Kecewa Moeldoko Terlibat...

Nasional
AHY Sebut KLB Sumut Dihadiri 32 Mantan Ketua DPC yang Sudah Dicopot

AHY Sebut KLB Sumut Dihadiri 32 Mantan Ketua DPC yang Sudah Dicopot

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X