Komisi II Anggap Tak Ada Alasan Tolak Calon Anggota KPU dan Bawaslu

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi II DPR RI Arif Wibowo mengatakan, hingga ini Komisi II belum mengeluarkan sikap resmi terhadap seleksi calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang tengah berlangsung.

Hal tersebut menanggapi pernyataan Ketua Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang- Undang Pemilu Lukman Edy yang memperkirakan calon-calon tersebut akan ditolak DPR.

"Sampai saat ini tidak ada alasan untuk menolak hasil seleksi calon KPU dan Bawaslu karena belum rapat," ujar Arif dalam diskusi di Jakarta, Minggu (8/1/2017).

Meski begitu, Arif tak menampik adanya hak Komisi II untuk menolak calon yang diajukan tim seleksi. Namun, menurut dia, apa yang diutarakan Lukman bukan merupakan sikap keseluruhan Komisi II.

"Kalau ada wacana yang dilempar, kritisi juga alasan apa untuk menolak calon tersebut," kata Arif.

(Baca: Presiden Bentuk Pansel Komisioner KPU, Ini Ketua dan Anggotanya)

Sebagaimana dikutip Antara, Lukman memperkirakan hasil seleksi tahap kedua calon anggota KPU dan Bawaslu berpotensi ditolak oleh Komisi II karena dinilai masih ada yang memiliki persoalan.

"Salah satu persoalan yang menjadi sorotan adalah masih adanya keanggotaan Pansel (Panitia Seleksi) calon anggota KPU dan Bawaslu yang merangkap jabatan sebagai komisaris BUMN, pejabat PNS, dan sebagai penyelenggara pemilu. Rangkap jabatan tersebut dinilai bertentangan dengan amanah UU," kata Lukman melalui siaran persnya.

Menurut Lukman, beberapa fraksi di DPR RI sejak awal sudah mengingatkan adanya persoalan hukum pada keanggotaan Pansel calon anggota KPU dan Bawaslu yakni merangkap jabatan yang dapat menimbulkan ekses sarat kepentingan.

Politisi PKB ini juga menyoroti, adanya temuan komunikasi intensif antar-anggota Pansel dengan calon anggota KPU dan Bawaslu. Hal ini tentunya melanggar etika seperti yang terjadi pada saat rekruitmen anggota Ombudsman RI pada tahun 2016.