Tarif STNK Naik, Kepolisian Harus Sosialisasi Lebih Masif

Kompas.com - 04/01/2017, 17:42 WIB
Fabian Januarius Kuwado Ketua Fraksi PAN di DPR RI Mulfachri Harahap.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kenaikan tarif pengurusan surat-surat kendaraan bermotor yang akan diterapkan pemerintah mulai 6 Januari 2017 masih membutuhkan sosialisasi yang masif.

Wakil Ketua Komisi III Mulfachri Harahap mengatakan, perlu "cek ombak" untuk mengetahui apakah masyarakat siap menjalankan kebijakan tersebut.

"Sosialisasi setiap kebijakan yang berdampak luas yang menyangkut kepentingan orang banyak diperlukan sosialisasi," kata Mulfachri, saat dihubungi, Rabu (4/1/2017).

Ia meyakini, Kepolisian pasti memiliki alasan dan sejumlah pertimbangan sebelum membuat peraturan tersebut.

Namun, sosialisasi secara luas tetap harus dilakukan.

"Diperlukan proses agar masyarakat tidak kaget," lanjut dia.

Keputusan menaikkan tarif pengurusan surat-surat bermotor diberlakukan seiring dengan terbitnya Peraturan Pemerintah No 60 tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atau Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian mengatakan, kenaikan tarif tersebut untuk memaksimalkan pelayanan kepengurusan surat kendaraan.

"Untuk memberikan pelayanan sistem yang lebih baik, seperti sistem online," ujar Tito, di Kompleks Mabes Polri, Jakarta, Rabu.

Dalam peraturan baru tersebut, terdapat penambahan tarif pengurusan, antara lain pengesahan STNK, penerbitan nomor registrasi kendaraan bermotor pilihan, dan surat izin serta STNK lintas batas negara.

Besaran kenaikan biaya kepengurusan surat-surat kendaraan ini naik dua sampai tiga kali lipat.

Misalnya, untuk penerbitan STNK roda dua maupun roda tiga, pada peraturan lama hanya membayar Rp 50.000, peraturan baru membuat tarif menjadi Rp 100.000.

Untuk roda empat, dari Rp 75.000 menjadi Rp 200.000. Kenaikan cukup besar terjadi di penerbitan BPKB baru dan ganti kepemilikan.

Roda dua dan tiga yang sebelumya dikenakan biaya Rp 80.000, dengan peraturan baru ini, akan menjadi Rp 225.000.

Roda empat yang sebelumnya Rp 100.000 kini dikenakan biaya Rp 375.000 atau meningkat tiga kali lipat.

Punya opini tentang artikel yang baru Kamu baca? Tulis pendapat Kamu di Bagian Komentar!


EditorInggried Dwi Wedhaswary

Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Close Ads X