Wakil Pansus RUU Antiterorisme Nilai Wajar Polisi Tembak Teroris

Kompas.com - 22/12/2016, 20:15 WIB
Suasana saat penggerebekan terduga teroris di salah satu kontrakan di kecamatan Setu, Tangerang Selatan. Rabu (21/12/2016). Tiga orang terduga teroris meninggal dalam proses penggerebekan yang dilakukan Densus 88. KOMPAS.com/ANDREAS LUKAS ALTOBELISuasana saat penggerebekan terduga teroris di salah satu kontrakan di kecamatan Setu, Tangerang Selatan. Rabu (21/12/2016). Tiga orang terduga teroris meninggal dalam proses penggerebekan yang dilakukan Densus 88.
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) Revisi Undang-Undang Antiterorisme, Supiadin Aries Saputra, menilai wajar apabila polisi menembak tiga terduga teroris di Tangerang Selatan, Rabu (21/12/2016) kemarin.

"Kalau saya lihat di televisi dan mendengar penjelasan dari Kapolri, memang saat itu terduga teroris melempar granat ke polisi. Makanya polisi menembak," kata Supiadin saat dihubungi, Kamis (22/12/2016).

Dalam posisi tersebut, kata Supiadin, penembakan tersebut merupakan upaya penyelamatan diri. Jika terduga teroris tidak memegang senjata dan polisi tetap menembak, barulah polisi bersalah.

"Jadi istilahnya langkah utama itu melumpuhkan. Artinya polisi membuat terduga teroris tidak berdaya namun tetap dalam keadaan hidup agar bisa disidang," kata Supiadin.

"Tapi kalau sudah melawan dengan senjata ya terpaksa ditembak sama polisi untuk melindungi diri," tuturnya.

Namun, ia mengatakan, Polri patut diapresiasi karena mampu membongkar sel lain dari hasil investigasi terhadap para terpidana teroris di penjara.

"Itu hebat, kalau kita lihat kemarin di Turki misalnya kan meledak, di negara lain juga begitu. Tapi di Indonesia tidak ada yang meledak. Itu menunjukan Polri punya kemampuan pengembangan kasus terorisme yang bagus," kata dia.



Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pilkada, Ancaman Klaster Covid-19, dan Desakan untuk Menunda

Pilkada, Ancaman Klaster Covid-19, dan Desakan untuk Menunda

Nasional
Pemerintah Kaji Dua Opsi untuk Perppu Pilkada 2020

Pemerintah Kaji Dua Opsi untuk Perppu Pilkada 2020

Nasional
Mendikbud: Tidak Ada Penghapusan Pelajaran Sejarah dari Kurikulum Nasional

Mendikbud: Tidak Ada Penghapusan Pelajaran Sejarah dari Kurikulum Nasional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Ahok Diminta Benahi Internal Pertamina | Penambahan Kasus Harian Covid-19 Nyaris Tembus 4.000 Orang

[POPULER NASIONAL] Ahok Diminta Benahi Internal Pertamina | Penambahan Kasus Harian Covid-19 Nyaris Tembus 4.000 Orang

Nasional
Kejagung Tangkap Terpidana Korupsi Rp 41 Miliar, Buron 10 Tahun

Kejagung Tangkap Terpidana Korupsi Rp 41 Miliar, Buron 10 Tahun

Nasional
Mendagri Sebut Perppu Baru untuk Pilkada 2020 Sedang Dikaji

Mendagri Sebut Perppu Baru untuk Pilkada 2020 Sedang Dikaji

Nasional
Mendagri Kirim Surat ke KPU, Tak Setuju Konser dan Rapat Umum di Pilkada 2020

Mendagri Kirim Surat ke KPU, Tak Setuju Konser dan Rapat Umum di Pilkada 2020

Nasional
Sekjen PDI-P Nilai PIlkada Tak Bisa Ditunda meski Ada Pandemi Covid-19

Sekjen PDI-P Nilai PIlkada Tak Bisa Ditunda meski Ada Pandemi Covid-19

Nasional
Stafsus Sebut Jokowi Tengah Bahas Rancangan Perppu Pilkada

Stafsus Sebut Jokowi Tengah Bahas Rancangan Perppu Pilkada

Nasional
Kronologi TNI AL Tangkap Dua Kapal Ikan Vietnam di Laut Natuna Utara

Kronologi TNI AL Tangkap Dua Kapal Ikan Vietnam di Laut Natuna Utara

Nasional
Sekjen MUI: Kalau Pilkada Perparah Covid-19, Lebih Baik Ditunda

Sekjen MUI: Kalau Pilkada Perparah Covid-19, Lebih Baik Ditunda

Nasional
Sebaran 3.989 Kasus Baru Covid-9, DKI Jakarta Tertinggi dengan 1.138

Sebaran 3.989 Kasus Baru Covid-9, DKI Jakarta Tertinggi dengan 1.138

Nasional
KPU Usulkan Metode Tambahan untuk Pilkada 2020 Berupa Kotak Suara Keliling

KPU Usulkan Metode Tambahan untuk Pilkada 2020 Berupa Kotak Suara Keliling

Nasional
UPDATE 20 September: 2.922.648 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

UPDATE 20 September: 2.922.648 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

Nasional
Pandemi Covid-19 Capai Tingkat Darurat, PBNU Minta Pilkada 2020 Ditunda

Pandemi Covid-19 Capai Tingkat Darurat, PBNU Minta Pilkada 2020 Ditunda

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X