Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi dan SBY Disebut Sedang Atur Jadwal Pertemuan

Kompas.com - 06/12/2016, 07:47 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi mengatakan, pertemuan Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono saat ini belum terwujud hanya karena masalah teknis.

Presiden Jokowi tengah mencari jadwal yang tepat dengan presiden keenam RI tersebut. Hal itu sesuai dengan yang disampaikan Jokowi kepada wartawan di Istana beberapa waktu lalu.

"Presiden sampaikan waktu itu, ini waktunya sedang diatur," ucap Johan dalam acara "Satu Meja" di Kompas TV, Senin (15/11/2016) malam.

Jadi atau tidaknya pertemuan tersebut, Johan menegaskan bahwa antara Jokowi dan SBY selama ini tidak ada persoalan.

Oleh karena itu, kalaupun pertemuan terwujud, ia berharap tidak dipandang sebagai rekonsiliasi antara keduanya.

"Jangan dibungkus seolah ada perseteruan antara Jokowi dan SBY," ucap Johan.

Johan mengatakan, pertemuan antara Jokowi dan SBY, kalaupun terwujud, harus dipandang sebagai ajang silaturahim antara dua tokoh bangsa.

Pertemuan tersebut serupa dengan Jokowi saat bertemu ketua umum parpol lainnya. (Baca: Apakah Akan Bertemu SBY dan Sohibul Iman? Ini Jawaban Jokowi)

Hal serupa juga disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan. Menurut Syarief, pertemuan Jokowi dengan SBY belum terwujud karena keduanya sama sama-sibuk dan belum ada waktu yang tepat.

"Kami komunikasi terus, kalau dikatakan tidak ada komunikasi tidak betul. Kalau dikatakan, ada yang terjadi (antara Jokowi dan SBY) tidak betul," ucap Syarief.

Syarief mengingatkan bahwa jauh sebelumnya, SBY sudah beberapa kali bertemu Jokowi. Misalnya, saat pelantikan Jokowi sebagai presiden, diadakan acara pisah sambut dengan SBY di Istana Kepresidenan.

Kemudian, saat Jokowi hadir pada Kongres Demokrat di Bali.

Syarief meyakini, jika nantinya pertemuan Jokowi dan SBY terwujud, maka hal tersebut bisa menciptakan ketenangan dan kedamaian di tengah masyarakat.

(Baca juga: Prabowo-Jokowi Diharapkan Tidak Seperti Megawati-SBY)

Sebelumnya Jokowi sudah bertemu dengan hampir semua ketua umum parpol dalam beberapa waktu belakangan ini.

Selain SBY, Jokowi hanya belum bertemu dengan Presiden Partai Keadilan Sejahtera Sohibul Iman dan Ketua Umum Partai Hanura (nonaktif) Wiranto.

Adapun Wiranto menjabat Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan yang hampir setiap hari bertemu Jokowi.

Pertemuan politik dilakukan pasca-aksi unjuk rasa 4 November. Unjuk rasa tersebut untuk menuntut proses hukum terhadap Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang dianggap menistakan agama.

Kompas TV SBY: Jangan Asal Tuduh Siapa Penggerak Demo 4 November
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com