"Ini mencerminkan secara keseluruhan problem pembelian alutsista di institusi pertahanan cukup buruk," kata Adnan.
(Baca: Pemerintah Diminta Telusuri Keterlibatan Pihak Lain dalam Kasus Korupsi Brigjen Teddy)
Untuk itu, kata dia, korupsi di bidang pertahanan, khususnya pengadaan alutsista harus segera ditangani.
Ini dilakukan dengan mendorong transparansi dan akuntabilitas pengadaan alutsista. Dengan begitu, rencana pemerintah melakukan modernisasi dan penguatan pertahanan Indonesia dapat dilakukan.
"Kami mendesak upaya mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan alutsista," tutur Adnan.
Diberitakan sebelumnya, Pengadilan Tinggi Militer II Jakarta yang menjatuhkan vonis penjara seumur hidup kepada Brigadir Jenderal TNI Teddy Hernayadi.
Mantan Kepala Bidang Pelaksana Pembiayaan Kementerian Pertahanan itu dinyatakan terbukti bersalah melakukan korupsi pembayaran sejumlah alat utama sistem pertahanan (alutsista) seperti pesawat F-16 dan helicopter Apache di Kementerian Pertahanan sejak 2010 hingga 2014.
Teddy diketahui telah merugikan negara sebesar 12 juta dollar Amerika Serikat.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!
Syarat & KetentuanSegera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.