Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Bakal Lebih Sering Bertemu Parpol Koalisi

Kompas.com - 29/11/2016, 16:30 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengaku akan lebih mengintensifkan lagi komunikasi antara pemerintah dan partai politik pendukung.

Hal tersebut disampaikan Jokowi usai makan siang dengan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (29/11/2016).

Jokowi mengungkapkan, salah satu cara untuk mengintensifkan kembali komunikasi antara pemerintah dan parpol pendukung ini adalah dengan melakukan pertemuan sesering mungkin.

"Kalau biasanya seminggu ketemu dua kali, ya sekarang ketemu empat kali," kata Jokowi.

 

(baca: Muhaimin Curhat Jokowi Beda Perlakuan terhadap Usulan PDI-P dengan PKB)

Jokowi mengaku belum berencana membentuk Sekretariat Bersama koalisi pendukung pemerintah, seperti yang dilakukan Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono dulu.

Ia menilai, cukup dengan pertemuan-pertemuan, maka hubungan pemerintah dan parpol pendukung akan menjadi lebih baik.

 

(baca: Muhaimin: Jokowi Tak Bisa Jadi Presiden kalau Tak Ada PKB)

"Kita ini sangat sering bertemu, tetapi memang ini akan lebih diseringkan lagi sehingga semuanya jadi tersambung," ucap Jokowi.

Dalam kesempatan tersebut, Jokowi juga membantah menomorduakan PKB dalam koalisi pendukung pemerintah.

 

(baca: Di Depan Muhaimin, Jokowi Bantah Nomor Duakan PKB)

Hal tersebut disampaikan Jokowi menanggapi pernyataan Muhaimin yang merasa usulan PDI-P lebih didahulukan dibanding PKB, karena partai berlambang banteng itu mempunyai kursi yang lebih banyak di DPR.

"Enggak, semuanya sama. Pasti dicatat dulu. Semua (usulan) partai dicatat, kalau enggak dicatat lupa. Dicatat semua. Pelaksanaan nya tentu saja kan ada kalkulasi," ucap Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PDN Diserang 'Ransomware', Komisi I Ingatkan Pentingnya Peningkatan Keamanan Siber

PDN Diserang "Ransomware", Komisi I Ingatkan Pentingnya Peningkatan Keamanan Siber

Nasional
PKS Jagokan Sohibul Iman di Jakarta, Airlangga Ingatkan Pilkada Butuh Koalisi

PKS Jagokan Sohibul Iman di Jakarta, Airlangga Ingatkan Pilkada Butuh Koalisi

Nasional
Staf Airlangga Jadi Pj Gubernur Sumsel, Mendagri: Kami Ingin Beri Pengalaman

Staf Airlangga Jadi Pj Gubernur Sumsel, Mendagri: Kami Ingin Beri Pengalaman

Nasional
Tanggapi Putusan MA, Mendagri: Pelantikan Kepala Daerah Tidak Perlu Serentak

Tanggapi Putusan MA, Mendagri: Pelantikan Kepala Daerah Tidak Perlu Serentak

Nasional
Badan Pengkajian MPR Sebut Wacana Amendemen UUD 1945 Terbuka untuk Didiskusikan

Badan Pengkajian MPR Sebut Wacana Amendemen UUD 1945 Terbuka untuk Didiskusikan

Nasional
Sahroni Didorong Maju Pilkada Jakarta, Paloh: Dia Punya Kapabilitas, tetapi Elektabilitasnya...

Sahroni Didorong Maju Pilkada Jakarta, Paloh: Dia Punya Kapabilitas, tetapi Elektabilitasnya...

Nasional
Istana Tetapkan Tema dan Logo HUT ke-79 RI: 'Nusantara Baru, Indonesia Maju'

Istana Tetapkan Tema dan Logo HUT ke-79 RI: "Nusantara Baru, Indonesia Maju"

Nasional
KPI Tegaskan Belum Pernah Terima Draf Resmi RUU Penyiaran

KPI Tegaskan Belum Pernah Terima Draf Resmi RUU Penyiaran

Nasional
Dinyatakan Langgar Etik, Bamsoet: Saya Tak Mau Berpolemik

Dinyatakan Langgar Etik, Bamsoet: Saya Tak Mau Berpolemik

Nasional
Pakar Sebut Prabowo Bakal Menang Mudah jika Presiden Dipilih MPR

Pakar Sebut Prabowo Bakal Menang Mudah jika Presiden Dipilih MPR

Nasional
Ungkap Hubungan Jokowi dan Surya Paloh, Willy Aditya: Habis Pemilu Berteman Lagi...

Ungkap Hubungan Jokowi dan Surya Paloh, Willy Aditya: Habis Pemilu Berteman Lagi...

Nasional
PDN Diserang 'Ransomware', Tanggung Jawab Penyedia Layanan Disorot

PDN Diserang "Ransomware", Tanggung Jawab Penyedia Layanan Disorot

Nasional
Menkominfo: Pemerintah Tidak Akan Bayar Permintaan Tebusan 8 Juta Dollar Peretas PDN

Menkominfo: Pemerintah Tidak Akan Bayar Permintaan Tebusan 8 Juta Dollar Peretas PDN

Nasional
Serangan Siber ke PDN, Kesadaran Pemerintah Amankan Sistem Dinilai Masih Rendah

Serangan Siber ke PDN, Kesadaran Pemerintah Amankan Sistem Dinilai Masih Rendah

Nasional
Berkaca dari Kasus Vina Cirebon, Komnas HAM Sebut Proses Penyidikan dan Penyelidikan Polisi Rentan Pelanggaran

Berkaca dari Kasus Vina Cirebon, Komnas HAM Sebut Proses Penyidikan dan Penyelidikan Polisi Rentan Pelanggaran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com