Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anggota Komisi XI Dukung Penurunan Biaya Administrasi Perbankan

Kompas.com - 01/11/2016, 12:38 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi XI DPR Johnny G Plate menilai perlu ada efisiensi perbankan agar investasi atau pinjaman di bank menjadi lebih kompetitif.

Komentar tersebut menyusul sentilan Presiden Joko Widodo terhadap pihak bank yang menerapkan biaya administrasi tinggi kepada nasabahnya.

Jokowi menilai, biaya administrasi yang tinggi ini membuat banyak masyarakat tidak mau menabung di bank.

"Yang bapak Presiden omong ini yang terkait dengan tugas-tugas internal korporat. Di perbankan. Bagaimana supaya efisien. Semua tata kelola kan perlu efisien," kata Johnny saat dihubungi, Selasa (1/10/2016).

Saat ini, kata dia, bunga pinjaman dan biaya administrasi tabungan di Indonesia masih cukup tinggi dibanding banyak negara.

Selain itu, biaya kartu kredit juga relatif tinggi. Bahkan, kata Johnny, banyak masyarakat yang tidak tahu soal pengenaan biaya charge yang jika digabungkan bisa berjumlah cukup besar.

"Hal-hal seperti ini harus dihindari. Begitu pula terkait tabungan dan sebagainya. Bagaimana supaya efisien tabungan," kata Wakil Ketua Fraksi Partai Nasdem itu.

Johnny menambahkan, presiden juga menginginkan agar ada lalu lintas pembiayaan yang murah dan mudah.

Hal tersebut perlu dilakukan untuk merangsang uang-uang masyarakat masuk ke dalam sistem perbankan dan sistem pembayaran.

Ia mencontohkan langkah BRI dalam meluncutkan satelit yang bisa menjangkau ke seluruh daerah tanah air.

Satelit tersebut mampu memberikan layanan dan meningkatkan efisiensi perbankan.

Tak hanya untuk BRI, satelit tersebut bisa dimanfaatkan oleh bank-bank lain guna memudahkan transaksi perbankan secara online atau menggunakan teknologi informasi.

"Kan jadi murah semuanya. Bayangkan kalau di kampung kalau orang harus pergi ke bank unit desa, tidak satu kampung, jalannya jauh. Naik ojek misalnya, sudah mahal. Uang dia mau taruh sejuta, ongkos Rp 50 ribu," ujar Johnny.

Mobilisasi dana pihak ketiga atau masyarakat harus semakin digalakkan. Sebab, semakin banyak dana pihak ketiga di dalam negeri, semakin kuat fundamental perbankan.

"Dan masyarakat ini yang bapak Presiden ingin, jangan taruh di bawah bantal lah. Taruh lah di bank. efisien dan murah," sambungnya.

Halaman Berikutnya
Halaman:


Terkini Lainnya

Golkar Optimistis Bisa Koalisi dengan Gerindra di Pilkada Jakarta, Calonnya Masih Dibahas

Golkar Optimistis Bisa Koalisi dengan Gerindra di Pilkada Jakarta, Calonnya Masih Dibahas

Nasional
Mendagri Buka Suara Pj Gubernur NTB Diganti Pensiunan Jenderal TNI

Mendagri Buka Suara Pj Gubernur NTB Diganti Pensiunan Jenderal TNI

Nasional
PKB Buka Kans Koalisi dengan PDI-P, Sandingkan Marzuki-Risma di Pilkada Jatim

PKB Buka Kans Koalisi dengan PDI-P, Sandingkan Marzuki-Risma di Pilkada Jatim

Nasional
Benny Harman: Belum Ada Rekomendasi Untuk Kembalikan UUD 1945 ke Naskah Asli

Benny Harman: Belum Ada Rekomendasi Untuk Kembalikan UUD 1945 ke Naskah Asli

Nasional
Sudah 6 Pj Kepala Daerah Mundur karena Hendak Maju Pilkada 2024

Sudah 6 Pj Kepala Daerah Mundur karena Hendak Maju Pilkada 2024

Nasional
Didakwa Korupsi Rp 44,5 Miliar, SYL Pamer Kementan Kontribusi Rp 15 Triliun ke Negara

Didakwa Korupsi Rp 44,5 Miliar, SYL Pamer Kementan Kontribusi Rp 15 Triliun ke Negara

Nasional
Menperin Bakal Pelajari Isu Sritex Bangkrut

Menperin Bakal Pelajari Isu Sritex Bangkrut

Nasional
Usung Sohibul Iman Jadi Bakal Cagub, PKS Tegaskan Partai Pemenang Pileg di Jakarta

Usung Sohibul Iman Jadi Bakal Cagub, PKS Tegaskan Partai Pemenang Pileg di Jakarta

Nasional
KPAI Desak Polisi Transparan Dalam Kasus Kematian Pelajar 13 Tahun di Padang

KPAI Desak Polisi Transparan Dalam Kasus Kematian Pelajar 13 Tahun di Padang

Nasional
Rotasi Pj Gubernur, Mendagri Bantah Presiden Cawe-cawe Pilkada 2024

Rotasi Pj Gubernur, Mendagri Bantah Presiden Cawe-cawe Pilkada 2024

Nasional
PDN Diserang 'Ransomware', Komisi I Ingatkan Pentingnya Peningkatan Keamanan Siber

PDN Diserang "Ransomware", Komisi I Ingatkan Pentingnya Peningkatan Keamanan Siber

Nasional
PKS Jagokan Sohibul Iman di Jakarta, Airlangga Ingatkan Pilkada Butuh Koalisi

PKS Jagokan Sohibul Iman di Jakarta, Airlangga Ingatkan Pilkada Butuh Koalisi

Nasional
Staf Airlangga Jadi Pj Gubernur Sumsel, Mendagri: Kami Ingin Beri Pengalaman

Staf Airlangga Jadi Pj Gubernur Sumsel, Mendagri: Kami Ingin Beri Pengalaman

Nasional
Tanggapi Putusan MA, Mendagri: Pelantikan Kepala Daerah Tidak Perlu Serentak

Tanggapi Putusan MA, Mendagri: Pelantikan Kepala Daerah Tidak Perlu Serentak

Nasional
Badan Pengkajian MPR Sebut Wacana Amendemen UUD 1945 Terbuka untuk Didiskusikan

Badan Pengkajian MPR Sebut Wacana Amendemen UUD 1945 Terbuka untuk Didiskusikan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com