Wiranto: Saya Tetap Ketua Umum Hanura

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Hanura Wiranto menegaskan bahwa saat ini tidak ada kekosongan jabatan ketua umum karena dia tidak pernah menyatakan keluar dari keanggotaan dan melepaskan jabatan tersebut.

Menurut Wiranto, setelah menjabat Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan, dia telah menunjuk pelaksana harian untuk menjalankan tugas harian ketua umum.

"Saya tidak pernah meninggalkan partai. Untuk sementara izinkan saya untuk fokus pada pengabdian baru yang diperintahkan presiden, dan supaya fokus saya tidak aktif di sini, saya angkat Plh. Saya tetap ketua umum yang jabatannya melekat, tapi sehari-hari saya serahkan pada Plh," ujar Wiranto saat peringatan Hari Sumpah Pemuda di kantor DPP Partai Hanura, Jakarta Pusat, Jumat (28/10/2016).

Wiranto meminta seluruh kader partai Hanura yang hadir agar menghentikan polemik mengenai kekosongan jabatan ketua umum.

Menurutnya, polemik tersebut hanya akan menghabiskan energi dan menghambat langkah partai untuk maju.

Dia pun menekankan, setiap permasalahan yang timbul sebaiknya diselesaikan secara internal partai. Jangan sampai masalah internal dibawa ke luar lingkungan partai.

"Jadi hentikan polemik yang menghabiskan energi kita sebagai partai yang ingin maju," kata Wiranto.

Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Penasehat DPP Partai Hanura Djafar Badjeber mendesak agar partainya segera menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) untuk memilih ketua umum baru.

(Baca: Pendiri Hanura Desak Munaslub untuk Pilih Ketum Gantikan Wiranto)

Menurut dia, Munaslub perlu digelar karena Wiranto yang sebelumnya menjabat sebagai ketua umum kini sudah menjabat Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan sejak 27 Juli 2016.

Ia menilai, Chairudin Ismail yang ditunjuk sebagai Pelaksana Harian Ketua Umum Partai Hanura wajib segera menggelar Munaslub.

"Bapak Wiranto sudah tidak tercatat lagi sebagai Ketua Umum Partai Hanura, berarti telah terjadi kekosongan jabatan Ketua Umum DPP Partai Hanura," kata Djafar dalam keterangan tertulisnya, Kamis (27/10/2016).

"Sehubungan dengan terjadinya kekosongan jabatan ketua umum, saudara Plh ketua umum wajib hukumnya melaksanakan Munaslub diminta atau tidak diminta," tambah dia.