Apa Saja Persoalan Politik dan Keamanan yang Dianggap Paling Mendesak Diselesaikan?

JAKARTA, KOMPAS.com -Survei Litbang Kompas menunjukkan, secara umum, tingkat keyakinan publik terhadap pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla menunjukkan angka sekitar 80 persen untuk semua bidang.

Angka ini terlihat di semua bidang penilaian, yakni hukum, ekonomi, politik, dan kesejahteraan sosial. 

Disarikan dari Kompas, 21 Juli 2016, tingkat keyakinan perbaikan kondisi politik dan keamanan pada Oktober 2016 mencapai 80,5 persen.

Pada April 2015, sempat berada di angka 61 persen dan cenderung stagnan hingga akhir tahun.

Namun, tren cenderung meningkat memasuki tahun 2016.

Pada awal 2015 hingga pertengahan tahun, konstelasi politik masih cukup hangat.

Sejumlah isu politik di antaranya hubungan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dengan Koalisi Merah Putih (KMP), ketegangan antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri, serta usulan nama calon Kepala Polri oleh Presiden.

(Baca: Survei "Kompas": 61 Persen Publik Puas Kinerja Pemerintah, Citra Jokowi Makin Positif)

Kondisi politik yang gaduh itu juga diperparah dengan nuansa pelambatan ekonomi secara nasional.

Harga sejumlah barang pokok dan transportasi telanjur naik setelah sempat ada penaikan harga BBM pada awal tahun.

Meski kemudian harga BBM diturunkan lagi, tetapi tak memperbaiki posisi harga barang-barang.

Sejumlah kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) juga terjadi akibat penutupan beberapa pabrik.

Posisi Presiden dan kabinetnya semakin kuat dengan masuknya Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional di pemerintahan.

Dua partai tersebut pada awalnya tergabung dalam KMP sebagai oposisi pemerintah.

Alih-alih tersandera kekuatan politik lawan, kini pemerintah seperti melenggang melaksanakan sejumlah program unggulan seperti infrastruktur dan perbaikan kawasan terluar.