Hingga kini, tercatat empat tahap pergantian susunan Kabinet Kerja.
Selain meredam kegaduhan politik dan konflik antarlembaga, langkah-langkah ini juga makin memperkuat posisi Presiden.
Konsolidasi politik yang dilakukan dengan memperkuat basis dukungan di DPR terbukti efektif meredam gangguan atas program pembangunan yang melibatkan persetujuan DPR.
Persoalan politik dan keamanan
Terdapat sejumlah persoalan di bidang politik dan keamanan yang dianggap mendesak untuk segera dipecahkan.
Persoalan kriminalitas memiliki angka tertinggi dengan 8 persen.Disusul persoalan keamanan warga masyarakat dengan 6,83 persen.
Permasalahan Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA) juga dianggap mendesak.
Sebanyak 6,75 persen responden menilai permasalahan tersebut patut mendapatkan perhatian serius dari pemerintah.
Sementara, 6,33 persen responden juga menilai terorisme menjadi permasalahan yang paling mendesak.
Adapun persoalan mendesak lainnya adalah masalah kedaulatan wilayah RI (5,08 persen) dan Perlindungan TKI (4,17 persen).
Namun, penilaian masyarakat terhadap persoalan yang paling mendesak di bidang politik dan keamanan cenderung menyebar pada beberapa isu.
Sebab, sebanyak 37, 64 persen tak memilih lima persoalan yang telah disebutkan.
Survei untuk mengukur kinerja pemerintahan ini dilakukan secara tatap muka pada 1.200 koresponden yang sama secara periodik oleh Litbang "Kompas", dan kali ini dilakukan pada 29 September-9 oktober 2016.
Populasi survei ini adalah warga Indonesia berusia di atas 17 tahun, responden dipilih secara acak bertingkat di 32 provinsi.
Tingkat kepercayaan 95 persen, "margin of error" penelitian +/- 2,8 persen dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.