Uang Suap Rp 500 Juta untuk Putu atau Demokrat?

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Pemukiman Provinsi Sumatera Barat, Suprapto, dan pengusaha Yogan Askan, mulai menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Keduanya didakwa menyuap anggota Komisi III DPR Putu Sudiartana sebesar Rp 500 juta.

Sejak awal persidangan, muncul informasi bahwa uang suap Rp 500 juta tersebut bukan untuk Putu, melainkan sumbangan untuk Partai Demokrat.

Salah satunya dikatakan oleh Suprapto saat membacakan nota keberatan atas surat dakwaan Jaksa penuntut KPK.

Kepala Bidang Pelaksana Jalan pada Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Pemukiman Provinsi Sumatera Barat, Indra Jaya, juga mengatakan hal serupa saat bersaksi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (11/10/2016).

"Saya melihat Putu sebagai orang Demokrat. Sepengetahuan saya, uang itu sumbangan untuk Partai Demokrat," kata Indra Jaya.

(baca: Duit Suap Rp 500 Juta yang Diterima Putu Sudiartana Disebut Hadiah Lebaran untuk Demokrat)

Indra Jaya, mengakui bahwa sejumlah pengusaha berpatungan untuk menyerahkan uang Rp 500 juta kepada Putu.

Para pengusaha yang dimaksud, yakni Yogan Askan, Suryadi Halim alias Tando, Hamnasri Hamid, dan Johandri.

Kesepakatan pengumpulan uang itu dilakukan di ruang rapat Kantor Dinas Prasarana Jalan Sumbar, pada 20 Juni 2016.

Menurut Indra, pengumpulan uang dilakukan karena Suhemi yang merupakan orang kepercayaan Putu, mengatakan bahwa Putu merasa pejabat di Sumatera Barat tidak komitmen soal uang.

(baca: Demokrat Bantah Terima Sumbangan Rp 500 Juta dari Putu Sudiartana)

Indra mengatakan, pengumpulan uang itu dilatarbelakangi dua hal. Pertama, uang akan digunakan untuk pengurusan dana alokasi khusus (DAK) Provinsi Sumbar yang diupayakan Putu.

Kedua, untuk kepentingan Yogan Askan yang ingin menjadi Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Sumbar.

Suprapto yang duduk di kursi terdakwa juga mempertegas bahwa uang tersebut dimiinta oleh Suhemi (orang kepercayaan Putu), untuk keperluan Partai Demokrat.

"Pak Putu katanya membutuhkan uang untuk pangeran kedua, yaitu Ibas. Katanya Pak Putu butuh uang Rp 3 miliar," kata Suprapto di Pengadilan Tipikor.

(baca: Putu Sudiartana Ancam Tak Loloskan DAK Sumbar jika Tak Dapat Imbalan)

Tidak ada pembicaraan soal Demokrat. Suhemi yang juga dihadirkan sebagai saksi oleh Jaksa penuntut KPK membantah segala informasi yang menyebut bahwa uang Rp 500 juta untuk Partai Demokrat.