TNI Boleh Miliki Hak Politik Memilih, tetapi...

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Ikrar Nusa Bhakti, mengatakan bahwa TNI bisa memiliki hak politik.

Namun hak politik itu mesti terbatas atau tidak penuh. Semisal, tentara hanya punya hak memilih dan tidak untuk dipilih.

"Kalau untuk dipilih sudah ada aturannya apakah Anda tentara atau PNS kalau memang maju jadi anggota legislatif atau kepala daerah anda harus mundur," ujar Ikrar dalam diskusi bertajuk "Barak TNI: Tentara Profesional vs Pusaran Politik & Bisnis" di bilangan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (7/10/2016).

Ikrar mengatakan, jika tentara diberikan hak politik untuk memilih, diperlukan kedewasaan berpolitik dari prajurit hingga Pimpinan TNI.

"Mereka memang harus siap menerima perbedaan dan tidak boleh dipaksa komandannya untuk memilih (partai) a atau b," kata dia.

Menurut Ikrar, selama ini para anggota TNI mengikuti apapun pilihan Komandannya. Sebab, doktrin perintah atasan sangat kuat di TNI.

"Kesulitan dari militer itu adalah under the command. Kalimat pertama yang ada di otak mereka adalah komandan mereka milih siapa," tambah dia.

Ikrar membandingkan dengan proses politik di organisasi keagamaan Nahdlatul Ulama (NU).

Menurut dia, anggota organisasi tersebut memperbolehkan anggotanya untuk bebas memilih, tak perlu sama dengan pimpinan.

"Dalam pesantren santri bisa memilih yg berbeda dibandingkan kiainya. Walaupun sampai detik ini kiai NU masih didatangi tokoh politik itu," kata dia.

Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengatakan bahwa saat ini TNI seperti warga negara asing.

Sebab, TNI tidak mempunyai hak politik. Gatot berharap, suatu saat nanti TNI punya hak berpolitik.

(Baca: Panglima Berharap Suatu Saat Anggota TNI Punya Hak Politik)

Namun, Gatot juga menegaskan, harapannya itu tidak untuk diwujudkan dalam waktu dekat.

"Dikatakan harapan boleh, tapi yang jelas sekarang saya sebagai panglima, TNI belum siap. Entah lima atau 10 tahun lagi, yang akan datang," ujar Gatot di Kantor Panglima TNI, Jakarta Pusat, Selasa.

Gatot menjelaskan, hak berpolitik bagi TNI dipengaruhi situasi politik yang tengah berkembang.

Di sisi lain, TNI merupakan salah satu lembaga yang memiliki akses ke persenjataan. Maka, butuh kedewasaan untuk mengkombinasikan dua hal tersebut.