Kompas.com - 16/09/2016, 23:54 WIB
Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Juri Ardiantoro saat Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014, di Gedung KPU, Jakarta Pusat, Jumat (13/6/2014). Dalam rapat tersebut ditampilkan jumlah total DPT pilres seluruh Indonesia sebanyak 190.290.936. TRIBUNNEWS/HERUDINAnggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Juri Ardiantoro saat Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014, di Gedung KPU, Jakarta Pusat, Jumat (13/6/2014). Dalam rapat tersebut ditampilkan jumlah total DPT pilres seluruh Indonesia sebanyak 190.290.936.
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Juri Ardiantoro menyatakan sangat mungkin Peraturan KPU (PKPU) tentang pencalonan yang memperbolehkan terpidana percobaan mencalonkan diri direvisi.

Hal itu disampaikan Juri menanggapi kemungkinan upaya merevisi PKPU pencalonan tersebut oleh beberapa fraksi di Komisi II DPR.

"Jangankan PKPU, Undang-undang Dasar (UUD) saja bisa dirubah melalui amandemen kok," kata Juri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/9/2016).

Juri pun menyatakan proses perubahan PKPU pencalonan tersebut bisa dilakukan melalui pengajuan gugatan ke Mahkamah Agung (MA). Namun, perubahan itu bisa pula terjadi jika DPR dan Pemerintah membatalkan putusan hasil rapat PKPU tersebut.

(Baca: Terpidana Bisa Maju Pilkada dan Krisis Kader Parpol)

Dia pun menyerahkan proses perubahan PKPU tersebut kepada pihak yang memiliki legal standing atau kewenangan.

"Pokoknya kami selaku penyelenggara tak mau terjebak dalam polemik PKPU pencalonan. Kalau mau dirubah silakan, kalau tidak ya tetap akan kami patuhi karena itu amanat undang-undang, meski sikap kami dari awal juga tak sepakat," lanjut Juri.

Sebelumnya, Komisi II bersama KPU memperbolehkan terpidana hukuman percobaan mencalonkan diri di pilkada dalam PKPU pencalonan. Awalnya, KPU tak sepakat dengan usulan Komisi II tersebut. Karena rapat konsultasi KPU dalam penyusunan PKPU bersama DPR bersifat mengikat maka KPU wajib mengikuti usulan itu.

Namun beberapa fraksi seperti PDI-P, PAN, dan Demokrat tetap menolak putusan tersebut dan mendesak agar PKPU tersebut direvisi.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Istana Klaim Neraca Dagang Alami Suplus, Sinyal Pemulihan Ekonomi Mulai Menguat

Istana Klaim Neraca Dagang Alami Suplus, Sinyal Pemulihan Ekonomi Mulai Menguat

Nasional
1.594.722 Kasus Covid-19 dan Menurunnya Angka Kesembuhan

1.594.722 Kasus Covid-19 dan Menurunnya Angka Kesembuhan

Nasional
Disebut Terdampak Reshuffle, Ini Catatan 4 Anggota Kabinet Berinisial M

Disebut Terdampak Reshuffle, Ini Catatan 4 Anggota Kabinet Berinisial M

Nasional
Langkah Siti Fadilah yang Kontroversial, Jadi Relawan Vaksin Nusantara hingga Wawancara dengan Deddy Corbuzier

Langkah Siti Fadilah yang Kontroversial, Jadi Relawan Vaksin Nusantara hingga Wawancara dengan Deddy Corbuzier

Nasional
Masjid Istiqlal Siapkan Fasilitas yang Permudah Penyandang Disabilitas Beribadah

Masjid Istiqlal Siapkan Fasilitas yang Permudah Penyandang Disabilitas Beribadah

Nasional
Staf Khusus Presiden: Apapun Isu yang Beredar, soal Reshuffle Sepenuhnya Hak Prerogatif Presiden

Staf Khusus Presiden: Apapun Isu yang Beredar, soal Reshuffle Sepenuhnya Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Kasus Eks Dirut Bosowa Corporindo Sadikin Aksa, Polri Sudah Periksa 26 Saksi dan 3 Ahli

Kasus Eks Dirut Bosowa Corporindo Sadikin Aksa, Polri Sudah Periksa 26 Saksi dan 3 Ahli

Nasional
Gubernur: 1.023 KK yang mengungsi akibat Bencana di NTT

Gubernur: 1.023 KK yang mengungsi akibat Bencana di NTT

Nasional
Jokowi Jelaskan Alasan Pemerintah Larang Mudik Lebaran 2021

Jokowi Jelaskan Alasan Pemerintah Larang Mudik Lebaran 2021

Nasional
Jokowi: Saya Paham Kita Rindu Sanak Saudara, tapi Mari Utamakan Keselamatan

Jokowi: Saya Paham Kita Rindu Sanak Saudara, tapi Mari Utamakan Keselamatan

Nasional
Jokowi Tegaskan Larangan Mudik Berlaku untuk Seluruh Masyarakat

Jokowi Tegaskan Larangan Mudik Berlaku untuk Seluruh Masyarakat

Nasional
Gubernur Viktor Pastikan Desain Kebijakan Pembangunan di NTT Segera Dilakukan

Gubernur Viktor Pastikan Desain Kebijakan Pembangunan di NTT Segera Dilakukan

Nasional
UPDATE 16 April: Sebaran 5.363 Kasus Baru Covid-19, Paling Tinggi Jawa Barat

UPDATE 16 April: Sebaran 5.363 Kasus Baru Covid-19, Paling Tinggi Jawa Barat

Nasional
UPDATE 16 April: 5,81 Juta Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Kedua, 10,7 Juta Dosis Pertama

UPDATE 16 April: 5,81 Juta Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Kedua, 10,7 Juta Dosis Pertama

Nasional
LIVE STREAMING: Jokowi Beri Paparan soal Larangan Mudik Lebaran

LIVE STREAMING: Jokowi Beri Paparan soal Larangan Mudik Lebaran

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X