Nasdem Kaji Usulan Hasil Pileg 2014 Jadi Syarat Capres 2019

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Fraksi Partai Nasdem Johnny G Plate menuturkan, partainya akan mengkaji usulan pemerintah tentang hasil Pemilu 2014 yang akan digunakan untuk mengusung calon presiden dan wakil presiden di Pilpres 2019.

Dengan usulan itu, muncul kekhawatiran dari partai baru tidak dapat mengusung calon presiden pada pemilu mendatang.

"Yang penting harus dijaga unsur fairness karena sebetulnya Pileg dan Pilpres 2019 merupakan pemilu yang sama sekali baru. Hak dan kewajiban setiap parpol perlu seimbang dan sama," kata Johnny saat dihubungi, Rabu (14/9/2016).

Sebelumnya, pemerintah mengusulkan hasil Pemilihan Legislatif 2014 digunakan untuk mengusung calon presiden pada Pemilihan Presiden 2019 mendatang.

(Baca: Pemerintah Usulkan Hasil Pemilu 2014 Digunakan untuk Usung Calon dalam Pilpres 2019)

Hasil Pileg 2014 digunakan karena pada 2019 pemilihan legislatif dan pemilihan presiden digelar serentak sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, hasil Pileg 2019 tidak bisa digunakan untuk mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden.

"Jadi penentuan pemilihan presiden, kami mengusulkan sesuai dengan hasil (pileg) yang lama," kata Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, seusai rapat terbatas di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (13/9/2016).

(Baca: Partai Baru Terancam Tak Bisa Usung Capres pada Pilpres 2019)

Terkait angkanya, lanjut Tjahjo, tetap berpegang pada Undang-Undang Pemilihan Presiden yang lama. UU Nomor 42 Tahun 2008 mengatur, parpol atau gabungan parpol harus mengantongi 20 persen kursi di DPR atau 25 persen suara sah nasional untuk mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Tjahjo mengatakan, aturan mengenai hal ini akan dirumuskan dalam draf revisi UU Pemilu yang diusulkan pemerintah dan akan segera diserahkan ke DPR untuk pembahasan lebih lanjut.