Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Polisi Selidiki Lolosnya 700 WNI yang Naik Haji Pakai Paspor Filipina

Kompas.com - 09/09/2016, 14:39 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Boy Rafli Amar mengatakan, pihaknya menyelidiki informasi soal 700 jemaah calon haji asal Indonesia yang melaksanakan ibadah haji dengan menggunakan paspor Filipina.

Informasi tersebut sebelumnya diungkapkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.

"Untuk informasi seperti itu terus dibahas. Kami masih selidiki adanya jamaah haji yamg berhasil sampai di Mekah," ujar Boy, di Kompleks Mabes Polri, Jakarta, Jumat (9/9/2016).

Polri telah bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri mengenai lolosnya ratusan WNI tersebut.

Selain itu, Bareskrim Polri juga telah membentuk tim untuk menangani kasus itu jika terbukti ada pihak-pihak yang harus bertanggung jawab.

(Baca: 700 WNI Lolos Naik Haji Pakai Paspor Filipina)

"Kalau ada, nanti kami tangani. Sekarang biarkan jemaah haji beribadah dengan tenang di sana," kata Boy.

Hingga saat ini, polisi baru mengetahui jalur keberangkatan ilegal melalui Filipina.

Sementara, untuk keberangkatan dari negara lain masih didalami.

"Ini sesuatu informasi yang harus kami kumpulkan dulu dari masyarakat. Bisa jadi bahan yang bagus untuk kami ungkap apakah ada modus dari negara lain selain Filipina," kata Boy.

Ia mengatakan, peristiwa yang menimpa 177 calon jemaah haji tersebut bisa menjadi pelajaran berharga ke depannya.

Polisi dan Kementerian Agaman bertanggung jawab memberi pemahaman kepada masyarakat bahwa keberangkatan haji melalui negara lain adalah ilegal.

(Baca: Pemerintah Ingin 700 WNI Jemaah Haji Berpaspor Filipina Dianggap sebagai Korban)

"Maka harus sosialisasi tata cara ibadah haji. Masyarakat diberikan daftar travel yang benar, punya perizinan, punya hak kelola ibadah haji. Rute juga yang benar, tidak boleh melengkapi paspor dengan negara lain," kata Boy.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly menyebutkan, saat ini ada 500-700 warga negara Indonesia yang sedang menunaikan ibadah haji di Arab Saudi dengan menggunakan paspor Filipina.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com