Menteri Siti: Sesama Pemerintah Tidak Pas Ajukan Praperadilan

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya menilai tidak tepat jika pihaknya mengajukan praperadilan atas keputusan Polda Riau menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan terhadap 15 perusahaan terkait pembakaran hutan dan lahan.

Ia beralasan, Kementerian LHK dan Polri merupakan lembaga pemerintah.

"Rasanya sih kurang pas lah sesama pemerintah melakukan praperadilan," kata Siti, dalam jumpa pers di Kementerian LHK, Jakarta, Selasa (6/9/2016).

Siti mengatakan, keputusan SP3 oleh penyidik diambil berdasarkan pertimbangan fakta-fakta hukum.

(Baca: Kapolri Ingin Ada Gelar Perkara Terkait SP3 15 Perusahaan di Riau)

Di sisi lain, ia mengakui bahwa SP3 yang diterbitkan kepolisian itu tak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat yang terkena dampak kabut asap akibat kebakaran hutan.

"Jangan lupa di situ ada rasa pertimbangan sosiologis dan psikologis dan keadilan bagi masyarakat," ujar Siti.

Oleh karena itu, Siti akan mempertimbangkan lagi opsi mengajukan praperadilan sambil berkoordinasi dengan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian.

"Jadi ini akan menjadi pertimbangan kami, dan masalahnya kebakaran hutan selalu jadi masalah nasional dan rasanya belasan tahun menyakiti hati rakyat," ujar dia.

Sebelumnya, Kapolri mempersilakan bila ada pihak yang hendak mengajukan praperadilan terkait surat penghentian penyidikan (SP3) kasus kebakaran hutan dan lahan di Sumatera.

(Baca: Kapolri: Silakan Ajukan Praperadilan SP3 Kasus Kebakaran Hutan dan Lahan di Riau)

Menurut Tito, kepolisian juga memiliki alasan menerbitkan SP3 untuk kasus tersebut.

Namun demikian, kata dia, kepolisian pun akan terbuka jika ada pihak yang hendak mengajukan praperadilan terkait kasus tersebut.

Tito mengatakan, jika nantinya praperadilan memutuskan SP3 yang dikeluarkan kepolisian dinilai tak layak, dia berjanji kepolisian bakal melanjutkan penyidikan kasus kebakaran hutan dan lahan itu.

Sebelumnya, kebakaran hutan hebat terjadi di Riau pada Juli 2015. Dalam kebakaran tersebut ditemukan unsur kesengajaan yang akhirnya menyeret 15 perusahaan untuk diproses hukum.

Adapun ke-15 perusahaan tersebut adalah PT Bina Duta Laksana (HTI), PT Ruas Utama Jaya (HTI), PT Perawang Sukses Perkasa Indonesia (HTI), PT Suntara Gajah Pati (HTI), PT Dexter Perkasa Industri (HTI), PT Siak Raya Timber (HTI), dan PT Sumatera Riang Lestari (HTI). Lalu, PT Bukit Raya Pelalawan (HTI), PT Hutani Sola Lestari, KUD Bina Jaya Langgam (HTI), PT Rimba Lazuardi (HTI), PT PAN United (HTI), PT Parawira (Perkebunan), PT Alam Sari Lestari (Perkebunan), dan PT Riau Jaya Utama.

Namun, Polda Riau mengeluarkan SP3 kepada 15 perusahaan tersebut. Alasannya tak ada bukti yang mengarah bahwa 15 perusahaan tersebut membakar hutan dan lahan.