Penyanderaan Tak Pengaruhi Penyelidikan Terhadap PT APSL

Kompas.com - 05/09/2016, 21:56 WIB
Menurut Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Indonesia tetap berkomunikasi dengan pihak Prancis ihwal kemajuan pembenahan lahan kelapa sawit berkelanjutan. Program pembenahan ini menyangkut pula lahan gambut dan kawasan hutan.  Josephus PrimusMenurut Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Indonesia tetap berkomunikasi dengan pihak Prancis ihwal kemajuan pembenahan lahan kelapa sawit berkelanjutan. Program pembenahan ini menyangkut pula lahan gambut dan kawasan hutan.
|
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Situ Nurbaya Bakar memastikan peristiwa penyanderaan tujuh polisi hutan dan penyidik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), tak memengaruhi penyelidikan terhadap PT Andika Permata Sawit Lestari (APSL).

Siti mengatakan penyelidikan terkait kasus kebakaran hutan yang diduga diotaki PT APSL terus berjalan.

Apalagi adanya bukti berupa gambar yang diambil petugas KLHK sangat kuat menunjukan adanya aktivitas pembakaran di lahan milik PT APSL.

"Kami lanjutkan terus proses penyelidikannya, gambarnya luas dan jelas banget dan itu wilayah milik PT APLS yang terbakar," ujar Siti di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/9/2016).


(Baca: Greenpeace: Penyanderaan Polisi Hutan, Alarm Keseriusan Jokowi Tangani Kebakaran Hutan)

Siti menambahkan, KLHK juga akan memeriksa keterlibatan aparat pemerintah setempat dalam menerbitkan izin operasi untuk PT APSL.

Dari pemeriksaan itu, diharapkan didapat fakta terkait keabsahan izin yang diberikan oleh pemerintah daerah setempat.

Selain itu, Siti juga akan memeriksa masyarakat yang melakukan penyanderaan terhadap aparat.

Siti mengungkapkan, sejak awal melakukan penyelidikan, tujuh polisi hutan dan penyidik KLHK sudah dibuntuti beberapa orang tak dikenal.

"Indikasi di lapangan yang menunjukan keterkaitan antara masyarakat yang menyandera dengan perusahaan itu ada. Karena dari mereka kerja sejak awal diikuti. Apalagi waktu disandera kan penyandera minta dihapus foto penyelidikannya," tutur Siti.

"Jika ada bukti perusahaan menggerakkan masyarakat, maka alasan pencabutan izin operasi perusahaan semakin kuat," lanjut Siti.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soroti Isu Pengangguran dalam Pidato Refleksi Politik, SBY Singgung Arab Spring

Soroti Isu Pengangguran dalam Pidato Refleksi Politik, SBY Singgung Arab Spring

Nasional
Eks Koruptor Boleh Maju Pilkada Setelah 5 Tahun, PKB: Kita Tetap Cari yang Bersih

Eks Koruptor Boleh Maju Pilkada Setelah 5 Tahun, PKB: Kita Tetap Cari yang Bersih

Nasional
Nadiem Minta Dinas Pendidikan Petakan Sebaran Guru di Daerah

Nadiem Minta Dinas Pendidikan Petakan Sebaran Guru di Daerah

Nasional
PDI-P Jamin Tak Calonkan Kader Eks Koruptor dalam Pilkada

PDI-P Jamin Tak Calonkan Kader Eks Koruptor dalam Pilkada

Nasional
 PP 71/2019 Jadi Andalan Pemerintah Awasi Konten Pornografi dan Terorisme

PP 71/2019 Jadi Andalan Pemerintah Awasi Konten Pornografi dan Terorisme

Nasional
Dukung Jokowi Capai Pertumbuhan Ekonomi 5,3 Persen, Ini Saran SBY

Dukung Jokowi Capai Pertumbuhan Ekonomi 5,3 Persen, Ini Saran SBY

Nasional
Gugatan Ditolak MK, Faldo Maldini: Keberpihakan pada Anak Muda Hanya Ucapan

Gugatan Ditolak MK, Faldo Maldini: Keberpihakan pada Anak Muda Hanya Ucapan

Nasional
Rampas Pistol Polisi, Perampok Toko Mas di Batubara Tewas Ditembak

Rampas Pistol Polisi, Perampok Toko Mas di Batubara Tewas Ditembak

Nasional
Nadiem Hapus UN, Muhadjir: Yang Penting Niatnya Bukan untuk Gagah-gagahan

Nadiem Hapus UN, Muhadjir: Yang Penting Niatnya Bukan untuk Gagah-gagahan

Nasional
SBY: Pemilu Masih 5 Tahun Lagi, Malu kalau Sudah Mulai Kontestasi

SBY: Pemilu Masih 5 Tahun Lagi, Malu kalau Sudah Mulai Kontestasi

Nasional
KPK Anggap Putusan MK Batasi Ruang Gerak Koruptor

KPK Anggap Putusan MK Batasi Ruang Gerak Koruptor

Nasional
Polisi Dalami Bom Diduga Molotov yang Dilempar ke Rumah Warga di Sleman

Polisi Dalami Bom Diduga Molotov yang Dilempar ke Rumah Warga di Sleman

Nasional
SBY Tegaskan Demokrat di Luar Pemerintahan, tetapi Dukung Kerja Pemerintah

SBY Tegaskan Demokrat di Luar Pemerintahan, tetapi Dukung Kerja Pemerintah

Nasional
Hasto Sebut PDI-P Juga Akan Ikuti SBY Bikin Pidato Refleksi Akhir Tahun

Hasto Sebut PDI-P Juga Akan Ikuti SBY Bikin Pidato Refleksi Akhir Tahun

Nasional
Refleksi Politik SBY: Pemilu 2019 Buruk, Politik Identitas Berlebihan

Refleksi Politik SBY: Pemilu 2019 Buruk, Politik Identitas Berlebihan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X