Jokowi: Saya Tahu Banyak yang Simpan di Swiss, Singapura

Kompas.com - 08/04/2016, 13:27 WIB
Presiden Joko Widodo usai meresmikan Jembatan Merah Putih di Kota Ambon, Senin (4/4/2016) Kontributor KOMPAS.com Ambon, RAHMAT RAHMAN PATTYPresiden Joko Widodo usai meresmikan Jembatan Merah Putih di Kota Ambon, Senin (4/4/2016)
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan, bank-bank di seluruh dunia akan membuka data nasabahnya pada 2018. Saat itu, aliran dana nasabah dapat dilihat secara transparan.

Meski, diakui Jokowi, sebelum momen itu datang, sudah muncul sebuah dokumen bertajuk 'Pamana Papers' yang berisi perusahaan-perusahaan di dunia yang didirikan di negara 'tax haven'.

"Simpanan siapapun yang ada di bank seluruh dunia dibuka total, meskipun ini sudah keduluan Panama Papers," ujar Jokowi dalam Rapat Kerja Pemerintah di Istana Negara, Jumat (8/4/2016).

Artinya, cepat atau lambat, siapapun, termasuk warga negara Indonesia yang memiliki perusahaan di luar negeri akan terbuka. (baca: Ditjen Pajak dan KPK Bersiap Usut Nama-nama di Panama Papers)

Akan diketahui pula apakah dana perusahaan itu merupakan hasil dari tindak pidana atau tidak.

Jokowi melanjutkan, sebelum muncul 'Panama 'Papers', pemerintah sudah memiliki data-data warga negara Indonesia yang menyimpan uang di luar negeri. (baca: Teknologi di Balik Pengumpulan Bocoran "Panama Papers")

"Bapak nyimpan di Swiss saya tahu, bapak nyimpan di Singapura saya tau. Saya tahu. Kita harus mempersiapkannya," ujar Jokowi.

Presiden sebelumnya berjanji segera mengumumkan hasil kajian pemerintah terkait informasi nama-nama orang Indonesia dalam dokumen "Panama Papers".

Sementara Wakil Ketua DPR Fadli Zon meminta pemerintah segera melakukan langkah nyata terkait bocornya dokumen "Panama Papers".

Fadli melihat, sejauh ini pemerintah baru mengeluarkan pernyataan-pernyataan normatif. (baca: Fadli Zon Minta Pemerintah Bentuk Tim Khusus Selidiki "Panama Papers")

"Harus ada sikap pemerintah menanggapi Panama Papers ini secara jelas dan konkrit, bukan sekedar pernyataan akan mempelajari. Sebaiknya segera dibentuk tim kerja khusus menanggapi Panama Papers ini," kata Fadli dalam keterangan tertulisnya, Kamis (6/4/2016).

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X