Surat Pemprov DKI soal Pulau G Belum Sampai di Meja Presiden

Kompas.com - 12/07/2016, 19:02 WIB
Berdasarkan pantauan udara dengan helikopter, aktivitas reklamasi masih tetap berlangsung di Pulau G yang terletak muka bibir pantai Muara Karang di sebelah barat Pantai Mutiara, Kamis (14/4/2016). Kegiatan masih berlangsung dengan melibatkan berbagai alat berat dan beroperasinya tongkang pengangkut pasir. PRESIDENTIAL PALACE/ Agus SupartoBerdasarkan pantauan udara dengan helikopter, aktivitas reklamasi masih tetap berlangsung di Pulau G yang terletak muka bibir pantai Muara Karang di sebelah barat Pantai Mutiara, Kamis (14/4/2016). Kegiatan masih berlangsung dengan melibatkan berbagai alat berat dan beroperasinya tongkang pengangkut pasir.
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com — Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi Sapto Prabowo mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum menerima surat dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait pelaksanaan pembangunan reklamasi Pulau G.

"Sampai tadi siang, saya cek belum ada," ujar Johan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (12/7/2016).

Oleh sebab itu, Johan juga tidak mengetahui bagaimana sikap Presiden soal pembangunan reklamasi, khususnya Pulau G, yang dibatalkan oleh Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli tersebut.

"Ya sebab surat itu belum ada. Jadi, sikapnya pemerintah saya tidak bisa jawab," ujar Johan.

(Baca: Reklamasi Pulau G Resmi Dihentikan)

Diberitakan, Deputi Gubernur Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Oswar Muadzin Mungkasa mengirimkan surat ke Presiden Joko Widodo.

Surat itu berisi permintaan agar Presiden meninjau kembali surat Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli yang membatalkan reklamasi Pulau G di teluk utara Jakarta.

Tim gabungan yang dipimpin Menko Maritim Rizal Ramli memutuskan memberhentikan reklamasi Pulau G karena ada pelanggaran berat membangun di atas kabel PLN serta mengganggu lalu lintas kapal.

(Baca: APLN: Kami Tidak 'Ugal-ugalan' Soal Reklamasi Pulau G)

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengeluarkan izin reklamasi Pulau G kepada PT Muara Wisesa Samudra, yang juga anak usaha PT Agung Podomoro Land Tbk, pada Desember 2014.

Ahok mempertanyakan dasar pemerintah pusat menghentikan reklamasi itu.

"Kalau soal pencemaran, Pulau C dan D lebih mencemarkan kalau dilihat dari peta udara, kalau dilihat dari tim kajian. Kalau dilihat, KBN (Kawasan Berikat Nusantara) reklamasi tanpa izin kok enggak distop?" kata Basuki.

Kompas TV Reklamasi Dihentikan, Ahok Mengacu pada Keppres
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.