Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cegah Kader Korupsi, Partai Demokrat Akan Buat Pakta Integritas Baru

Kompas.com - 04/07/2016, 15:34 WIB
Lutfy Mairizal Putra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru bicara Partai Demokrat Ruhut Sitompul mengatakan, partainya sedang membuat pakta integritas baru yang diwajibkan bagi seluruh kader.

Pakta integritas tersebut berisikan komitmen kader Demokrat dalam memerangi korupsi.

"Walaupun sudah ada pakta integritas, kemarin Pak SBY (Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono) tegas katakan akan membuat Pakta integritas yang lebih keras lagi," kata Ruhut saat dihubungi Kompas.com, Senin (4/7/2016).

"Pakta integritas yang terbaru yang mana kami semua harus tandatangani lagi," ujarnya.

Ruhut mengatakan bahwa SBY menginstruksikan kepada seluruh kader Demokrat untuk mundur dari partai jika tidak bersih dari korupsi.

"Kalau kalian merasa tidak bersih ada neko-neko, cepat-cepat mundur sebelum dimundurkan. Cepat-cepat kembalikan uang yang kalian ambil itu," ucap Ruhut menirukan SBY.

Menurut Ruhut, Demokrat akan menindak tegas siapa pun kader yang melakukan korupsi. Demokrat akan langsung memberhentikan kader dari struktur partai.

Ruhut menyayangkan banyaknya pemberitaannya di media terkait kader Demokrat yang melakukan korupsi. Ia menyebut partainya paling sedikit terlibat korupsi.

"Ini baru si Putu yang langsung kami pecat, sebelumnya ada berapa dari 9 partai lain yang korupsi, ada tidak beritanya segencar Si Putu? Enggak ada," ucap Ruhut.

"Artinya semua takut partai Demokrat bangit kembali. Takut, karena kami tidak main-main. Kami tetap katakan tidak pada korupsi," tuturnya.

Sebelumnya, anggota Fraksi Partai Demokrat I Putu Sudiartana menjadi salah satu dari enam orang yang diamankan KPK dalam operasi tangkap tangan.

Sudiartana ditetapkan sebagai tersangka karena menerima suap terkait proyek pembangunan 12 ruas jalan di Sumatera Barat.

KPK saat ini tengah mendalami keterlibatan Putu lantaran dia bukan anggota komisi yang membawahi infrastruktur. Selain itu, Putu juga bukan berasal dari daerah pemilihan Sumatera Barat.

Penangkapan Sudiartana menjadi catatan miring yang kesekian kalinya bagi Demokrat. Beberapa orang yang terjerat korupsi ketika menjadi anggota Demokrat, yakni M Nazaruddin, Andi Mallarangeng, Anas Urbaningrum, Angelina Sondakh, Hartarti Murdaya, Jero Wacik, dan Sutan Bhatoegana.

Wakil Sekretaris Jenderal Demokrat Rachlan Nashidik menilai langkah KPK menyatakan bahwa Putu Sudiartana terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) terlalu tergesa-gesa.

Halaman:


Terkini Lainnya

Kontroversi Usulan Bansos untuk 'Korban' Judi Online

Kontroversi Usulan Bansos untuk "Korban" Judi Online

Nasional
Tenda Haji Jemaah Indonesia di Arafah Sempit, Kemenag Diminta Beri Penjelasan

Tenda Haji Jemaah Indonesia di Arafah Sempit, Kemenag Diminta Beri Penjelasan

Nasional
MUI Minta Satgas Judi Online Bertindak Tanpa Pandang Bulu

MUI Minta Satgas Judi Online Bertindak Tanpa Pandang Bulu

Nasional
Tolak Wacana Penjudi Online Diberi Bansos, MUI: Berjudi Pilihan Hidup Pelaku

Tolak Wacana Penjudi Online Diberi Bansos, MUI: Berjudi Pilihan Hidup Pelaku

Nasional
MUI Keberatan Wacana Penjudi Online Diberi Bansos

MUI Keberatan Wacana Penjudi Online Diberi Bansos

Nasional
[POPULER NASIONAL] Menkopolhukam Pimpin Satgas Judi Online | PDI-P Minta KPK 'Gentle'

[POPULER NASIONAL] Menkopolhukam Pimpin Satgas Judi Online | PDI-P Minta KPK "Gentle"

Nasional
Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Nasional
Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Nasional
BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

Nasional
Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Nasional
PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

Nasional
Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Nasional
Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Nasional
Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com