Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Masa, Makin Miskin Orang Indonesia Dompetnya Malah Makin Tebal...

Kompas.com - 28/06/2016, 12:00 WIB
Sri Noviyanti

Penulis


MALANG, KOMPAS.com
- Beragam kebijakan Pemerintah untuk pengentasan kemiskinan masing-masing memakai kartu sebagai penanda penerima bantuan. Dari situ, tak sengaja muncul bahan selorohan, yaitu makin miskin seseorang maka dompetnya malah makin tebal.

"Coba berhitung. Ada Kartu Indonesia Sehat (KIS), lalu Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), belum kartu yang lainnya. Kalau ditotal, ada yang satu keluarga memegang 15 kartu," ungkap Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, saat peluncuran program bantuan sosial non-tunai, di Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur, Senin (27/6/2016).

Menurut Khofifah, jumlah kartu penanda bantuan dan program itu akan terlalu banyak bila tetap menggunakan satu kartu untuk satu program. Kondisi itulah, kata dia, yang mendasari peluncuran program dana bantuan sosial non-tunai.

Lewat program ini, semua bantuan nantinya akan terkumpul di satu kartu serupa kartu ATM. Kartu tersebut juga dilengkapi buku rekening seperti saat membuka rekening tabungan di bank.

Pemilik kartu bisa menarik dana dari situ dan atau mengonversi uang bantuan itu menjadi sembako di toko yang ditunjuk pemerintah menjadi agen. Bisa ditarik atau tidak dana itu, tergantung dari program bantuan yang didapat.

"Untuk program keluarga harapan (PKH), uang masuk ke rekening sebanyak empat kali. Berbeda dengan beras sejahtera (rastra) yang (dananya) cair tiap bulan," lanjut Khofifah.

Bedanya juga dengan PKH, kata khofifah, dana Rastra yang masuk ke rekening tidak bisa ditarik tunai. "Rastra itu sebenarnya adalah bansos dalam bentuk pangan. Maka sudah seharusnya ditukar dengan pangan (lagi)," ujarnya.

Dengan konsep baru bantuan non-tunai, penerima bantuan Rastra bisa membawa kartunya ke agen untuk mendapatkan sejumlah sembako. Para agen tersebut sudah memiliki jaringan yang terintegrasi dengan perbankan untuk penyelesaian transaksi.

KOMPAS.com/SRI NOVIYANTI Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, Senin (27/6/2016), saat meluncurkan konsep baru penyaluran bantuan sosial non-tunai di Kota Malang, Jawa Timur.

Dalam program ini, para agen disebut dengan e-warung kelompok usaha bersama (Kube).

Sembako yang bisa didapat dari situ tak melulu beras, sekalipun dari program Rastra. "Bisa ditukar dengan telur ayam, minyak goreng, dan banyak lagi. Asal kalau ada sisa jangan coba-coba untuk ditukar dengan rokok buat bapak di rumah ya ibu-ibu," tegas dia.

Saat berbincang dengan Kompas.com beberapa waktu lalu, Khofifah menyatakan pemrograman untuk kartu bansos itu sudah mencakup pendataan atas barang-barang yang dimungkinkan dibeli dari situ.

Mencegah kebocoran

Dengan peluncuran sistem ini, penerima bansos tak perlu menyimpan banyak kartu, karena aksesnya hanya satu pintu. Selain itu, sistem satu kartu diharapkan juga menghilangkan kekhawatiran bakal ada kecurangan dalam penyaluran bantuan seperti bila dilakukan secara tunai.

Selama ini, banyak orang berasumsi bahwa dana bansos dengan sistem tunai bisa saja dipotong oleh oknum.

"Kalau langsung masuk ke rekening tidak ada kemungkinan dana bansos 'disunat' karena notifikasinya langsung pada penerima," ungkap Khofifah.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Nasional
 Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Nasional
PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com