Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Muluskah Jalan Tito Karnavian Jabat Tribrata 1?

Kompas.com - 16/06/2016, 08:34 WIB
Sandro Gatra

Penulis

Budi Gunawan

Selain wacana memperpanjang masa jabatan Badrodin, muncul pula dorongan agar Presiden memilih Wakapolri Budi Gunawan sebagai kepala Polri.

Wacana ini kencang disuarakan gerbong PDI Perjuangan, yang sejak awal mendukung mantan ajudan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri sewaktu menjabat Presiden kelima RI tersebut.

KOMPAS.com/YAMIN ABD HASAN Wakapolri Komjen Pol Budi Gunawan didampingi Kapolda Malut Brigjen Pol Zulkarnain di sela-sela Pengecekan kesiapan pasukan pengamanan pilkada
PDI-P menilai, dari jenderal polisi bintang tiga yang ada saat ini, Budi Gunawan sosol yang paling cocok untuk menjadi kepala Polri.

Selain Budi Gunawan, setidaknya ada enam jenderal bintang tiga lain yang bisa diangkat menjadi kepala Polri.

Mereka ialah Komjen Dwi Priyatno (56, Irwasum Polri), Komjen Budi Waseso (55, Kepala BNN), dan Komjen Putut Eko Bayuseno (55, Kepala Badan Pemelihara Keamanan Polri).

Selain itu, ada Komjen Syarifuddin (55, Kapusdiklat Polri), Komjen Suhardi Alius (55, Sekretaris Utama Lemhanas), dan Komjen Tito Karnavian (51, Kepala BNPT).

"Walaupun jadi hak prerogatif Presiden, kenapa tidak ditempatkan saja orang yang sudah betul-betul paham tentang fungsi dan tugas kepala Polri itu kepada Budi Gunawan," kata politisi PDI-P, Junimart Girsang.

Pengalaman Budi Gunawan sebagai Wakil Kepala Polri dinilai bisa menjadi modal utama untuk menjalankan tugasnya sebagai kepala Polri.

Terlebih lagi, Budi Gunawan sebelumnya sudah lolos uji kelayakan dan kepatutan di DPR RI. PDI-P juga menganggap perkara hukum sudah bersih. Karena itu, PDI-P menolak adanya perpanjangan masa jabatan Badrodin.

(Baca: Dukung Budi Gunawan Jadi Kapolri, PDI-P Tolak Jabatan Badrodin Diperpanjang)

Saat pemilihan Kapolri pada Januari 2015 lalu, Jokowi sempat mengusulkan Budi Gunawan kepada DPR. Namun, Budi kemudian ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Saat kepemimpinan Abraham Samad, KPK menduga ada transaksi mencurigakan atau tidak wajar yang dilakukan Budi Gunawan. Penyelidikan telah dilakukan sejak Juli 2014.

Namun, penyidikan KPK terganggu setelah adanya putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hakim Sarpin Rizaldi memutuskan penetapan tersangka Budi Gunawan tidak sah.

(Baca: PDI-P Dukung Budi Gunawan Jadi Kapolri)

Meski demikian, Jokowi pun akhirnya membatalkan pelantikan Budi. Jokowi menunjuk Badrodin Haiti sebagai Kapolri.

Adapun soal jabatan Wakapolri, Presiden ketika itu menyerahkan sepenuhnya kepada internal Polri, yang akhirnya memilih Budi Gunawan.

Menyikapi soal polemik jabatan kepala Polri, Budi Gunawan menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden. Budi mengaku tak masalah jika jabatan Badrodin diperpanjang.

"Apa pun yang jadi putusan Presiden pasti kita dukung apakah diperpanjang atau diganti, semua kan hak prerogatif Presiden," kata Budi.

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com