Kompas.com - 14/06/2016, 14:47 WIB
Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Kompas/Wisnu WidiantoroPresiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Penulis Ihsanuddin
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menilai, ada dua aspek yang harus dipertimbangkan sebelum Indonesia memutuskan menandatangani ratifikasi Framework Convention on Tobacco Control (FCTC).

Pertama, pemerintah mempertimbangkan kesehatan warga yang lebih sehat dan pertumbuhan generasi muda yang lebih baik jika peredaran tembakau dan rokok dibatasi dan dikendalikan.

(baca: Soal Ratifikasi FCTC, Jokowi Tak Mau Indonesia Asal Ikut Tren)

Namun yang kedua, pemerintah juga mempertimbangkan nasib petani dan buruh tembakau yang terancam kehilangan lapangan kerja jika ratifikasi dilakukan.

"Kita perlu memikirkan, ini yang kadang-kadang juga dilupakan kelangsungan hidup para petani tembakau, para buruh tembakau yang hidupnya bergantung dari industri tembakau. Ini juga tidak kecil, menyangkut orang yang sangat banyak," kata Presiden saat membuka rapat terbatas mengenai FCTC di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (12/6/2016).

Menteri Kesehatan Nila F Moloek usai rapat mengatakan, sudah ada solusi awal untuk mengontrol dan membatasi jumlah tembakau, namun petani tembakau bisa tetap mata pencaharian sebagaimana mestinya.

Caranya, yakni dengan membatasi atau menyetop impor tembakau yang berasal dari luar negeri.

"Pak Presiden tadi yang mengatakan, kita mengurangi impor tembakau, akan dihitung dulu oleh Menkeu," kata Nila usai rapat.

Nila menambahkan, rapat terbatas hari ini memang belum mengambil banyak keputusan karena baru rapat perdana. Pemerintah akan melakukan ratas selanjutnya untuk membahas lebih dalam mengenai masalah ini.

"Semua harus komprehensif, hitung semua, tidak hanya kesehatan tapi juga lain-lainnya, untuk bijak kita mengambil keputusannya," kata Nila.

Saat ini Indonesia adalah satu-satunya negara di Asia yang belum menandatangani aksesi Convention on Tobacco Control (FCTC). Berdadarkan data World Health Organization, sampai dengan bulan Juli 2013 sudah 180 negara yang telah meratifikasi dan mengaksesi FCTC.

Kompas TV Yuk Jadi Keren Tanpa Rokok (Bag 1)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pengacara Didit Wijayanto Wijaya Didakwa Merintangi Penyidikan Korupsi di LPEI

Pengacara Didit Wijayanto Wijaya Didakwa Merintangi Penyidikan Korupsi di LPEI

Nasional
Eksepsi Eks Anggota DPR Yudi Widiana Ditolak, PN Tipikor Bandung Lanjutkan Persidangan

Eksepsi Eks Anggota DPR Yudi Widiana Ditolak, PN Tipikor Bandung Lanjutkan Persidangan

Nasional
PM Singapura: Saya Harap Dapat Bekerja Lebih Erat dengan Presiden Jokowi

PM Singapura: Saya Harap Dapat Bekerja Lebih Erat dengan Presiden Jokowi

Nasional
KPK Perpanjang Penahanan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi

KPK Perpanjang Penahanan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi

Nasional
V20 Ungkap Rekomendasi untuk Susun Kebijakan Multilateral di Pertemuan G20

V20 Ungkap Rekomendasi untuk Susun Kebijakan Multilateral di Pertemuan G20

Nasional
KPK Nilai Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura Beri Dukungan terhadap Pemberantasan Korupsi

KPK Nilai Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura Beri Dukungan terhadap Pemberantasan Korupsi

Nasional
Kronologi Terbongkarnya Kerangkeng Manusia Bupati Langkat: Berawal dari OTT KPK Hingga Sudah Berdiri 10 Tahun

Kronologi Terbongkarnya Kerangkeng Manusia Bupati Langkat: Berawal dari OTT KPK Hingga Sudah Berdiri 10 Tahun

Nasional
KPK Terapkan TPPU Terkait Dugaan Korupsi di Buru Selatan

KPK Terapkan TPPU Terkait Dugaan Korupsi di Buru Selatan

Nasional
Jokowi Luncurkan Pelepasan Ekspor Perdana Smelter Grade Alumina

Jokowi Luncurkan Pelepasan Ekspor Perdana Smelter Grade Alumina

Nasional
Persiapan Jelang Pemilu, Partai Kebangkitan Nusantara yang Digagas Loyalis Anas Urbaningrum Audiensi ke KPU

Persiapan Jelang Pemilu, Partai Kebangkitan Nusantara yang Digagas Loyalis Anas Urbaningrum Audiensi ke KPU

Nasional
KBRI Belanda Mengaku Belum Dapat Laporan Soal Sejarawan Bonnie Triyana Dipolisikan

KBRI Belanda Mengaku Belum Dapat Laporan Soal Sejarawan Bonnie Triyana Dipolisikan

Nasional
Mutasi Polri, Kombes Gatot Repli Jadi Kabag Penum Divisi Humas Polri

Mutasi Polri, Kombes Gatot Repli Jadi Kabag Penum Divisi Humas Polri

Nasional
Komnas Sebut KIPI Serius pada Anak Jauh Lebih Rendah Dibanding Kelompok Dewasa

Komnas Sebut KIPI Serius pada Anak Jauh Lebih Rendah Dibanding Kelompok Dewasa

Nasional
Ekstradisi RI-Singapura Ditandatangani, KPK Segera Koordinasi Panggil Tersangka E-KTP Paulus Tanos

Ekstradisi RI-Singapura Ditandatangani, KPK Segera Koordinasi Panggil Tersangka E-KTP Paulus Tanos

Nasional
Anggota Komisi IX ke Menkes: Kalau Kawan Bicara Tolong Dilihat Mukanya agar Kami Merasa Dihormati

Anggota Komisi IX ke Menkes: Kalau Kawan Bicara Tolong Dilihat Mukanya agar Kami Merasa Dihormati

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.