Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kata JK soal 7 Catatan SBY

Kompas.com - 13/06/2016, 20:51 WIB
Dani Prabowo

Penulis

BOGOR, KOMPAS.com — Wakil Presiden Jusuf Kalla merespons kritik yang disampaikan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono.

Menurut Kalla, kondisi yang dialami Indonesia saat ini merupakan dampak dari krisis yang melanda sejumlah negara ekonomi kuat.

"Karena keguncangan-keguncangan apakah di Amerika, China, dan negara lain yang tentunya juga menjadikan kita ikut tergoncang, tentu merupakan hal yang perlu sebagai bangsa kita atasi sebaik-baiknya," kata Kalla saat menghadiri kegiatan buka puasa bersama di kediaman Yudhoyono di Cikeas, Bogor, Senin (13/6/2016).

Kalla mengaku, dirinya kerap melihat situasi saat melawat ke sejumlah negara. Menurut mantan Ketua Umum Partai Golkar itu, kondisi di beberapa negara Eropa dan Asia tak jauh berbeda dengan Indonesia.

(Baca: Meski Baru Baca Judul Berita, JK Ucapkan Terima Kasih Saran SBY)

Namun, Kalla optimistis, Indonesia masih bisa keluar dari permasalahan yang tengah dihadapi. "Kita masih memiliki kekuatan bangsa, apakah masyarakat, apakah kemampuan kekayaannya, orangnya, tentunya barulah kita bisa menyelesaikan ini," ujarnya.

Lebih jauh, Kalla berterima kasih kepada Yudhoyono atas saran dan kritik yang ditujukan kepada pemerintah. Dengan modal 10 tahun menjadi presiden, Kalla yakin Yudhoyono memahami persoalan negara.

Ia pun berharap banyak pihak yang juga memberikan saran kepada pemerintah guna mencari solusi berbagai soal. "Nanti kita harapkan Pak Zul (Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Amanat Nasional) ini memberikan saran apa sebagai ketua partai supaya lengkaplah kita semua melihat lebih luas tentang bangsa ini," ujarnya.

Sebelumnya, Yudhoyono dalam acara buka bersama Partai Demokrat menyampaikan tujuh poin catatan terhadap pemerintahan Joko Widodo-JK.

Ketujuh catatan itu meliputi situasi perekonomian, kondisi kehidupan masyarakat dari sisi sosial dan ekonomi, upaya penegakan hukum, dan kedaulatan partai politik. Selain itu, Presiden keenam RI ini juga menyoroti persoalan TNI/Polri dalam menjalankan tugas pokoknya, pergerakan komunis, hingga peranan pers.

"Kami memberanikan diri untuk menyampaikan kritik, koreksi sekaligus solusi yang kami sarankan,” kata Yudhoyono. (Baca: SBY Beri Tujuh Catatan Penting kepada Pemerintah Jokowi)

Di sektor ekonomi, Yudhoyono menilai kondisi ekonomi yang lemah berimplikasi terhadap pertumbuhan yang rendah. Kondisi tersebut juga berdampak negatif terhadap pendapatan dan daya beli masyarakat.

"Ketika ekonomi Indonesia melemah, perekonomian dunia dan kawasan juga memiliki pelemahan pertumbuhan. Artinya, pemerintah harus sangat serius dan tepat di dalam mengelola perekonomian kita," kata Yudhoyono. 

"Kalau tidak, harapan ekonomi tahun 2016 ini lebih baik dari ekonomi tahun 2015 akan sirna," ujarnya.

Demokrat, kata dia, juga mengingatkan kebijakan pemotongan anggaran dan keinginan pemerintah untuk menjadikan pengampunan pajak sebagai sumber pemasukan di dalam APBN.

Halaman:


Terkini Lainnya

Di Hadapan Jokowi, Kepala BPKP Sebut Telah Selamatkan Uang Negara Rp 78,68 Triliun

Di Hadapan Jokowi, Kepala BPKP Sebut Telah Selamatkan Uang Negara Rp 78,68 Triliun

Nasional
Hadapi Laporan Nurul Ghufron, Dewas KPK: Kami Melaksanakan Tugas

Hadapi Laporan Nurul Ghufron, Dewas KPK: Kami Melaksanakan Tugas

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP Terkait Perolehan Suara di Jakarta, Jambi, dan Papua Pegunungan

MK Tolak Gugatan PPP Terkait Perolehan Suara di Jakarta, Jambi, dan Papua Pegunungan

Nasional
11 Korban Banjir Lahar di Sumbar Masih Hilang, Pencarian Diperluas ke Perbatasan Riau

11 Korban Banjir Lahar di Sumbar Masih Hilang, Pencarian Diperluas ke Perbatasan Riau

Nasional
Perindo Resmi Dukung Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jatim 2024

Perindo Resmi Dukung Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jatim 2024

Nasional
KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar

KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar

Nasional
Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Nasional
Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Nasional
Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Nasional
Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Nasional
Kembangkan Energi Terbarukan di RI dan Internasional, Pertamina NRE Gandeng Masdar

Kembangkan Energi Terbarukan di RI dan Internasional, Pertamina NRE Gandeng Masdar

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP soal Perpindahan 21.000 Suara ke Partai Garuda di 4 Dapil

MK Tolak Gugatan PPP soal Perpindahan 21.000 Suara ke Partai Garuda di 4 Dapil

Nasional
Paparkan Hasil Forum Parlemen WWF, Puan Sebut Isu Air Akan Jadi Agenda Prioritas

Paparkan Hasil Forum Parlemen WWF, Puan Sebut Isu Air Akan Jadi Agenda Prioritas

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP Terkait Hasil Pileg Dapil Jabar

MK Tolak Gugatan PPP Terkait Hasil Pileg Dapil Jabar

Nasional
Sidang Asusila Ketua KPU, Anggota Komnas HAM dan Perempuan Jadi Ahli

Sidang Asusila Ketua KPU, Anggota Komnas HAM dan Perempuan Jadi Ahli

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com