Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat: Jangan Salahkan SBY Terkait Tingginya Harga Daging

Kompas.com - 13/06/2016, 04:35 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi IV DPR Herman Khaeron mengatakan, kenaikan harga daging sapi saat ini agak sulit terkendali. Kenaikan itu bukan terjadi menjelang Ramadhan dan Idul Fitri saja, tetapi sejak tahun lalu selalu berfluktuasi naik di atas harga wajar.

Bahkan, kata dia, pernah terjadi mogok para pedagang sapi dan Bareskrim Mabes Polri turun tangan mengatasi masalah ini.

"Sangat salah jika ada yang menyalahkan bahwa ini warisan pemerintah sebelumnya, karena di pemerintahan SBY untuk pencapaian swasembada 5 komoditas pangan pokok: beras, jagung, kedelai, daging dapi, dan gula, tertata dengan baik dan ada roadmap-nya," kata Herman dalam keterangan tertulisnya, Jumat (12/6/2016).

Politisi Partai Demokrat ini mengatakan, harga bahan pokok setiap tahun dievaluasi pada era pemerintahan SBY. Bahkan, secara khusus untuk sapi dan kerbau pemerintahan SBY mengadakan sensus pada tahun 2011.

(baca: Meski Baru Baca Judul Berita, JK Ucapkan Terima Kasih Saran SBY)

Dengan begitu, sangat terukur berapa kemampuan dalam negeri memenuhi konsumen yang setiap tahunnya butuh daging sapi kurang lebih 500.000 ton, dan berapa harus di impor.

"Progresnya jelas, setiap tahun impor turun terus dan hanya pada waktu-waktu tertentu ada tambahan impor, itupun terbatas karena tujuannya swasembada," tambah dia.

Justru saat ini, Herman melihat fokus pemerintahan di bidang pangan hanya pada padi, jagung, dan kedelai, sehingga pencapaian swasembada daging sapi renstranya tidak jelas lagi.

Sementara kebijakan impor sangat terbuka bebas, tetapi ironisnya justru harga tidak stabil dan bahkan relatif stabil pada harga yang tinggi.

(baca: SBY Beri Tujuh Catatan Penting kepada Pemerintah Jokowi)

"Ini mestinya menjadi evaluasi pemerintahan Jokowi, tidak tepat menyalahkan pemerintahan sebelumnya, karena berlaku harga saat ini tergantung pada bagaimana pemerintah saat ini mampu mengelola komoditas pangan pokok dan strategis yang menjadi hajat hidup masyarakat banyak ini dengan baik, dengan tidak mengabaikan spirit swasembada," ujarnya.

Sebelumnya, anggota DPR dari Fraksi PDI-P Arteria Dahlan sempat menyinggung bahwa tingginya harga daging sapi yang berkisar Rp 120.000 per kilogram- Rp 130.000 per kiligram saat ini adalah warisan SBY.

Pernyataan itu disampaikan Arteria menanggapi SBY yang sebelumnya memberikan tujuh catatan kritis kepada pemerintah.

(baca: Politisi PDI-P Minta SBY Tidak Lepas Tangan dan Salahkan Pemerintahan Jokowi)

Dia menilai, tidak tepat jika SBY kerap memberikan catatan terhadap pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Sebab, apa yang terjdi pada pemerintahan saat ini juga tidak terlepas dari kinerja sepuluh tahun pemerintahan SBY.

"Masalah tingginya harga daging kalau kita mau cermat dan jeli, toh sudah ada pada jamannya Pak SBY, dan bahkan bermulai disana, pemerintah saat ini kan hanya kebagian pekerjaan dan tanggung jawab saja," ucap Arteria.

Kompas TV SBY Ingatkan Pemerintah Tak Tambah Utang
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

BKKBN Masih Verifikasi Situasi Stunting Terkini di Indonesia

BKKBN Masih Verifikasi Situasi Stunting Terkini di Indonesia

Nasional
Wapres: Kalau Keluarga Baik, Bangsa Indonesia Akan Baik

Wapres: Kalau Keluarga Baik, Bangsa Indonesia Akan Baik

Nasional
Kekuatan Oposisi Masih Tetap Dibutuhkan...

Kekuatan Oposisi Masih Tetap Dibutuhkan...

Nasional
Dukung Prabowo-Gibran, PKB Pastikan Tak Bakal Rusak Soliditas Koalisi Indonesia Maju

Dukung Prabowo-Gibran, PKB Pastikan Tak Bakal Rusak Soliditas Koalisi Indonesia Maju

Nasional
Senada dengan Nasdem, PKB Anggap Hak Angket Kecurangan Pemilu Kian Sulit Diwujudkan

Senada dengan Nasdem, PKB Anggap Hak Angket Kecurangan Pemilu Kian Sulit Diwujudkan

Nasional
Usai Dukung Prabowo-Gibran, Nasdem dan PKB Bilang Timnas Amin ‘Bubar’

Usai Dukung Prabowo-Gibran, Nasdem dan PKB Bilang Timnas Amin ‘Bubar’

Nasional
MK Sidangkan Sengketa Pileg 2024 Mulai 29 April, Sehari Puluhan Perkara

MK Sidangkan Sengketa Pileg 2024 Mulai 29 April, Sehari Puluhan Perkara

Nasional
Nasdem Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, PKS: Pak Surya Paling Cantik Bermain Politik

Nasdem Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, PKS: Pak Surya Paling Cantik Bermain Politik

Nasional
Penghormatan Terakhir PDI-P untuk Tumbu Saraswati...

Penghormatan Terakhir PDI-P untuk Tumbu Saraswati...

Nasional
Idrus Sebut Ada Posisi Strategis yang Ditawarkan jika Jokowi Masuk Golkar; Ketua Umum hingga Ketua Dewan Pembina

Idrus Sebut Ada Posisi Strategis yang Ditawarkan jika Jokowi Masuk Golkar; Ketua Umum hingga Ketua Dewan Pembina

Nasional
CSIS: Jumlah Caleg Perempuan Terpilih di DPR Naik, tapi Sebagian Terkait Dinasti Politik

CSIS: Jumlah Caleg Perempuan Terpilih di DPR Naik, tapi Sebagian Terkait Dinasti Politik

Nasional
Cak Imin Titip 8 Agenda Perubahan ke Prabowo, Eks Sekjen PKB: Belum 'Move On'

Cak Imin Titip 8 Agenda Perubahan ke Prabowo, Eks Sekjen PKB: Belum "Move On"

Nasional
CSIS: Caleg Perempuan Terpilih di Pemilu 2024 Terbanyak Sepanjang Sejarah sejak Reformasi

CSIS: Caleg Perempuan Terpilih di Pemilu 2024 Terbanyak Sepanjang Sejarah sejak Reformasi

Nasional
Prabowo-Gibran Disarankan Terima Masukkan Masyarakat saat Memilih Menteri, daripada 'Stabilo KPK'

Prabowo-Gibran Disarankan Terima Masukkan Masyarakat saat Memilih Menteri, daripada "Stabilo KPK"

Nasional
CSIS: Caleg Terpilih yang Terindikasi Dinasti Politik Terbanyak dari Nasdem, Disusul PDI-P

CSIS: Caleg Terpilih yang Terindikasi Dinasti Politik Terbanyak dari Nasdem, Disusul PDI-P

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com