Politisi PDI-P Minta SBY Tidak Lepas Tangan dan Salahkan Pemerintahan Jokowi

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Arteria Dahlan, menilai tidak tepat jika Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono kerap memberikan catatan terhadap pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Sebab, apa yang terjadi pada pemerintahan saat ini juga tidak terlepas dari kinerja 10 tahun pemerintahan SBY.

"Pak SBY tidak bisa lepas tangan begitu saja terkait apa yang sedang dihadapi Indonesia saat ini karena Indonesia hari ini yang dipimpin Pak Jokowi sedikit banyaknya adalah akibat dari pemerintahan sebelumnya yang kita ketahui dipimpin oleh Pak SBY selama 10 tahun," kata Arteria dalam keterangan tertulisnya, Minggu (12/6/2016).

Arteria menilai SBY adalah salah satu pihak yang berkontribusi atas situasi perekonomian Indonesia saat ini. Berbagai permasalahan ekonomi, kata dia, tidak bisa dilepaskan dari warisan SBY.

"Masalah tingginya harga daging, kalau kita mau cermat dan jeli, toh sudah ada pada zamannya Pak SBY, dan bahkan bermulai di sana. pemerintah saat ini kan hanya kebagian pekerjaan dan tanggung jawab saja," ucap Arteria.

Masalah daya beli menurun, PHK buruh, dan sebagainya, lanjut dia, bukanlah hal sederhana dan disebabkan hanya kesalahan pemerintahan Jokowi. Ia menilai berbagai masalah itu terjadi akibat akumulasi kebijakan pemerintahan SBY yang cenderung instan dan tidak menyelesaikan masalah, seperti program Bantuan Langsung Tunai yang tidak pro pada kemandirian berusaha dan terbukanya lapangan kerja.

Untungnya, kata Arteria, pemerintahan Jokowi sangat siap, alternatif kebijakan sudah dihadirkan. Saat ini bahkan pemerintah telah menggulirkan paket kebijakan ekonomi sebagai bentuk konkret kesiapan, kesigapan, dan mitigasi risiko dampak lemahnya laju perekonomian nasional.

"Semuanya terobosan yang baru pertama kali diambil, terobosan berani, dan belum pernah dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya," ucap dia.

SBY sebelumnya memberikan tujuh catatan kritis kepada pemerintahan Jokowi. Catatan tersebut disampaikan di sela-sela kegiatan silaturahim kader Partai Demokrat di kediamannya di Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Jumat (10/6/2016).

Di sektor ekonomi, Presiden keenam RI itu mengatakan, kondisi ekonomi yang lemah berimplikasi terhadap pertumbuhan yang rendah. Kondisi tersebut juga berdampak negatif terhadap pendapatan dan daya beli masyarakat.

“Ketika ekonomi Indonesia melemah, perekonomian dunia dan kawasan juga memiliki pelemahan pertumbuhan. Artinya, pemerintah harus sangat serius dan tepat di dalam mengelola perekonomian kita," kata SBY.

Lebih jauh, SBY juga menyoroti turunnya daya beli masyarakat. Berdasarkan data statistik, kata dia, terjadi penurunan pendapatan per orang dari 2014 ke 2015 sebesar Rp 2.150.000.

"Tahun 2016 ini bisa lebih rendah lagi. Sementara di lapangan tercermin juga menurun tajamnya pembelanjaan masyarakat,” ujarnya.