Kompas.com - 18/05/2016, 18:41 WIB
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Imdadun Rahmat mengatakan, dalam waktu dekat, Komnas HAM dan Kejaksaan Agung akan melakukan gelar perkara untuk menindaklanjuti penyelesaian kasus dugaan pelanggaran HAM berat Wasior dan Wamena.

Gelar perkara tersebut dilakukan karena terdapat silang pendapat dengan Kejaksaan Agung mengenai hasil penyelidikan oleh Komnas HAM.

"Komnas HAM dan Kejaksaan Agung sudah berkomitmen melakukan gelar perkara antara penyelidik dengan penyidik," ujar Imdadun, seusai mengikuti rapat koordinasi HAM Papua di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Jakarta Pusat, Rabu (18/5/2016).

Gelar perkara, lanjut Imdadun, untuk memenuhi syarat bukti awal yang cukup dalam menentukan apakah kasus Wasior dan Wamena merupakan pelanggaran berat HAM.

Pasalnya, setelah Komnas HAM menyerahkan hasil penyelidikan, pihak Kejaksaan Agung menganggap hasil penyelidikan Komnas HAM belum memenuhi syarat bukti awal yang kuat.

"Kami beberapa kali berdiskusi dengan Kejaksaan Agung. Memang ada beda pendekatan. Tetapi, ada komitmen untuk mengundang ahli hukum HAM untuk menilai perspektif mana yang tepat untuk digunakan dalam menyelesaikan kasus tersebut," kata Imdadun.

Penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM di Papua diharapkan bisa diselesaikan secara komprehensif, tidak hanya dari aspek sipil politik tapi juga aspek berdimensi ekonomi, sosial dan kebudayaan seperti hak atas tanah, hak masyarakat adat, dan hak kesejahteraan bagi rakyat Papua.

Pemerintah telah melakukan pendekatan yang lebih dialogis dan humanis dalam menangani stabilitas politik di Papua.

"Pemerintah telah berkomitmen penyelesaian kasus ini secara pro justisia, melalui mekanisme penegakan hukum. Kami akan dorong komitmen tersebut," kata Imdadun.

Hadir dalam rapat koordinasi penegakan HAM Papua di antaranya, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Luhur Pandjaitan, Gubernur Lemhanas Agus Widjojo, Kepala Kepolisian Daerah Papua Barat Irjen Pol Paulus Waterpauw, pejabat eselon I Kejaksaan Agung, dan perwakilan tokoh masyarakat adat Papua.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Terbukti Melanggar UU ITE, Adam Deni Divonis 4 Tahun Penjara

Terbukti Melanggar UU ITE, Adam Deni Divonis 4 Tahun Penjara

Nasional
Tersangka KSP Indosurya Bebas, Ini Strategi Bareskrim Supaya Mereka Kembali Ditahan

Tersangka KSP Indosurya Bebas, Ini Strategi Bareskrim Supaya Mereka Kembali Ditahan

Nasional
Grace Natalie: Bro Sunny 'Gentleman' Akui Dukung Anies, Makanya Mundur dari PSI

Grace Natalie: Bro Sunny "Gentleman" Akui Dukung Anies, Makanya Mundur dari PSI

Nasional
Sudah 900 Hari Harun Masiku Buron, ICW Desak Ketua KPK Firli Bahuri Mundur

Sudah 900 Hari Harun Masiku Buron, ICW Desak Ketua KPK Firli Bahuri Mundur

Nasional
UPDATE 28 Juni: Kasus Covid-19 Tambah 2.167, Kasus Aktif 15.310

UPDATE 28 Juni: Kasus Covid-19 Tambah 2.167, Kasus Aktif 15.310

Nasional
Fraksi Demokrat dan PKS Beri Catatan Terhadap RUU Tiga Provinsi Baru Papua

Fraksi Demokrat dan PKS Beri Catatan Terhadap RUU Tiga Provinsi Baru Papua

Nasional
Pemerintah Ogah Temui Mahasiswa yang Demo soal RKUHP di DPR, Ini Alasannya

Pemerintah Ogah Temui Mahasiswa yang Demo soal RKUHP di DPR, Ini Alasannya

Nasional
Kabareskrim: Bolak-balik Perkara Tersangka Kasus Indosurya Lebih dari Lima Kali

Kabareskrim: Bolak-balik Perkara Tersangka Kasus Indosurya Lebih dari Lima Kali

Nasional
Kemlu Tindak Lanjuti Laporan Soal 149 Buruh Migran Disebut Meninggal di Tahanan Imigrasi Sabah

Kemlu Tindak Lanjuti Laporan Soal 149 Buruh Migran Disebut Meninggal di Tahanan Imigrasi Sabah

Nasional
900 Hari Harun Masiku Buron, ICW Gelar Aksi Teatrikal di Depan Gedung KPK

900 Hari Harun Masiku Buron, ICW Gelar Aksi Teatrikal di Depan Gedung KPK

Nasional
Wapres Sebut Banyak Daerah Masih Mencari Model Mal Pelayanan Publik

Wapres Sebut Banyak Daerah Masih Mencari Model Mal Pelayanan Publik

Nasional
[LIVE STREAMING] Kondisi Terkini Ukraina Jelang Kedatangan Jokowi

[LIVE STREAMING] Kondisi Terkini Ukraina Jelang Kedatangan Jokowi

Nasional
Pro Kontra Upaya Legalisasi Ganja untuk Kepentingan Medis di Indonesia

Pro Kontra Upaya Legalisasi Ganja untuk Kepentingan Medis di Indonesia

Nasional
Panglima TNI Tunjuk Mayjen Pudjo Rumekso Jadi Sesmenko Polhukam Gantikan Letjen Mulyo Aji

Panglima TNI Tunjuk Mayjen Pudjo Rumekso Jadi Sesmenko Polhukam Gantikan Letjen Mulyo Aji

Nasional
Komisi II dan Pemerintah Setuju 3 RUU DOB Papua Dibawa ke Paripurna

Komisi II dan Pemerintah Setuju 3 RUU DOB Papua Dibawa ke Paripurna

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.