Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Advokasi Keluarga Siyono, Cara Deradikalisasi ala Muhammadiyah

Kompas.com - 29/04/2016, 22:17 WIB
Lutfy Mairizal Putra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, bantuan advokasi terhadap keluarga terduga teroris Siyono merupakan salah satu upaya deradikalisasi yang dilakukan Muhammadiyah.

Dahnil menjelaskan, Muhammadiyah melakukan pendekatan kepada keluarga, sebagai pihak yang terdampak langsung atas kematian Siyono. Setelah kematian Siyono, keluarga menderita trauma yang luar biasa.

"Lima anaknya yang masih kecil mengalami trauma yang luar biasa, dan merasakan kebencian terhadap aparat dan pemerintah," kata Dahnil dalam acara diskusi di Jakarta, Jumat (29/4/2016).

Dahnil menilai kebencian tersebut menjadi bom waktu yang siap meledak kapan saja. Menurut Dahnil, hal ini pernah terjadi pada anak sulung Imam Samudra, Umar Jundul Haq.

Umar kemudian tewas dalam pertempuran di Suriah bersama kelompok Negara Islam Irak dan Suriah atau ISIS.

"Itu alasan Muhammadiyah merangkul mereka (keluarga Siyono). Kami tidak tahu apakah Siyono teroris apa tidak. Yang penting adalah keluarga mendapat keadilan," ucap Dahnil.

Walau demikian, Dahnil menambahkan, upaya mengadvokasi keluarga Siyono memberikan stigma tersendiri terhadap Muhammadiyah.

"Walaupun saya mendapat tuduhan melindungi teroris, seperti Pak Todung Mulya Lubis yang dituduh PKI ketika advokasi keluarga penyintas," tutur Dahnil, yang menjadi pembicara bersama Todung dalam acara itu.

Siyono ditangkap Detasemen Khusus 88 Antiteror Polri karena diduga terkait jaringan terorisme. Namun, saat dipulangkan ke rumah oleh Densus, Siyono sudah dalam kondisi tidak bernyawa.

Jenazah terduga teroris asal Klaten tersebut akhirnya pada hari Minggu (3/4/2016) diotopsi oleh tim dokter forensik yang dimotori Muhammadiyah.

(Baca: Otopsi Siyono Dinilai sebagai Rasa Sayang Muhammadiyah ke Polri)

Tim dokter yang ditunjuk oleh PP Muhammadiyah tersebut melakukan otopsi dengan pengawalan ketat dari Komado Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah (Kokam) Jawa Tengah.

(Baca juga: Keganjilan Kasus Siyono, Larangan Otopsi Hingga Pria Misterius Bernama Nurlan)

Sembilan dokter forensik ditunjuk oleh PP Muhammadiyah untuk melakukan otopsi jenasah Siyono. Hal tersebut didukung permintaan resmi dari Komnas HAM untuk melakukan otopsi.

Hasil otopsi kemudian memperlihatkan sejumlah kejanggalan, yang diduga sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia terhadap Siyono.

(Baca: Komnas HAM Duga Densus 88 Langgar HAM Terkait Tewasnya Siyono)

Sebab, tidak ditemukan adanya dugaan perlawanan yang dilakukan Siyono sebagaimana yang diungkapkan oleh Polri selama ini. (Baca: Hasil Otopsi Siyono, Patah Tulang Iga hingga Luka di Kepala)

Kompas TV Muhammadiyah Kawal Kasus Siyono
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apapun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apapun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi Online Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi Online Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Nasional
Ikut Kabinet atau Oposisi?

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Nasional
Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Nasional
Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Nasional
Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Nasional
Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Nasional
PM Singapura Bakal Kunjungi RI untuk Terakhir Kali Sebelum Lengser

PM Singapura Bakal Kunjungi RI untuk Terakhir Kali Sebelum Lengser

Nasional
Pengamat: Prabowo-Gibran Butuh Minimal 60 Persen Kekuatan Parlemen agar Pemerintah Stabil

Pengamat: Prabowo-Gibran Butuh Minimal 60 Persen Kekuatan Parlemen agar Pemerintah Stabil

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com