JAKARTA, KOMPAS.com — Raden Ajeng Kartini menyoroti persoalan korupsi oleh pejabat negara pada zamannya. Ia mengutuk praktik korupsi tersebut. Mari menilik pemikirannya soal korupsi.
"Kejahatan yang memang ada atau lebih baik yang merajalela ialah hal menerima hadiah yang saya anggap sama jahat dan hinanya dengan merampas barang-barang milik rakyat kecil," demikian tulis Kartini pada sahabat penanya, Estella Zeehandelar, di Belanda, 12 Januari 1900.
Namun, Kartini melihat korupsi pada zamannya secara lebih "manusiawi". Korupsi bukan semata-mata karena sang pejabat negara itu, melainkan juga karena sistem pemerintahan yang belum mapan sepenuhnya.
Kartini menulis, "Tetapi, saya tidak boleh hanya menyalahkan hanya berdasarkan kenyataan-kenyataan begitu saja. Saya juga harus memperhatikan keadaan para pelaku kejahatan itu."
"Menerima hadiah-hadiah itu dilarang oleh pemerintah bagi pegawai-pegawai. Tetapi, kepala-kepala Bumiputera adalah golongan rendah yang digaji sedikit sekali sehingga hampir merupakan suatu keajaiban bagaimana mereka mencukupi keperluan hidup dengan gaji yang sedikit itu," lanjut dia.
Ironi juru tulis distrik
Kartini yang merupakan putri dari seorang bangsawan kemudian mencontohkan gaji juru tulis distrik.
Ia menyebut, juru tulis bekerja sampai bongkok punggungnya, tetapi tidak mendapat gaji yang layak.
Meski hanya juru tulis, mereka dihadapkan pada gaya hidup pemerintahan yang cukup mewah kala itu, menyesuaikan dengan orang Belanda yang menjadi kaki tangan di Bumi Nusantara.
Ia harus membiayai keluarganya, membayar sewa rumah, berpakaian rapi dan bersih. Intinya, tulis Kartini, mereka harus menunjukkan kecukupan lahiriah demi menjunjung tinggi martabat golongan dibanding mereka yang bergolongan lebih rendah, rakyat jelata. Ironis.
Saat pertama kali atau kedua kali diberi setandan pisang oleh penyuap, lanjut Kartini, mereka masih bisa menolak.
Namun, ketika dicoba diberi untuk ketiga kali hingga keempat kali, mereka mulai bimbang hingga akhirnya tanpa ragu menerimanya.
"Apa yang saya lakukan ini bukanlah suatu kejahatan, pikirnya. Saya kan tidak minta, saya diberi. Dan memangnya saya gila untuk menolak, kalau saya dapat menggunakan pemberian itu dengan baik," tulis Kartini.
Kartini menganggap, pemikiran seperti inilah yang membahayakan bagi kerusakan moral pejabat.
"Pemberian hadiah itu bukan hanya pernyataan penghormatan, tetapi juga alat pencegah salah suatu kejahatan yang pada suatu hari dapat menimpa pemberi itu dari pihak atasan. Nah, kalau ia ditangkap oleh wedana karena salah satu pelanggaran kecil, maka ia dapat mengharapkan pembelaan dari temannya, juru tulis distrik itu," tulis Kartini.
Camat, tak beda
Di tingkat lebih tinggi lagi, camat, juga tak ada bedanya. Gaji camat hanya 8,5 frank. Dengan uang segelintir itu, camat harus membayar juru tulis.
Sebab, ia tidak disediakan juru tulis oleh pemerintah. Ia juga harus membayar bendi atau dokar lengkap dengan kuda, ditambah biaya memelihara kuda dan kusirnya, harus membeli perabot rumah, lalu mengongkosi rumah tangga.
Belum lagi jika ada asisten residen atau bupati yang datang. Ia harus menginapkannya di penginapan jika rumah sang camat dirasa terlalu jauh atau terlalu jelek.
"Camat mendapatkan kehormatan tertinggi, diperkenankan menyiapkan makan untuk mulut-mulut terkemuka itu. Cerutu, air Belanda, minuman keras, dan makanan cukup mahal, yakinlah, hal itu bagi kepala onderdistrik setingkat mereka merupakan pengeluaran besar," tulis Kartini.
Bahkan, perkara menangkap penjahat kala itu saja, sang camat mesti merogoh koceknya sendiri. Mereka menggadai perhiasan, menjual perabot. Uang itu tidak diganti pemerintah.
"Apa gerangan yang harus dilakukan para pegawai, yang gajinya tidak cukup dan tidak memiliki orang tua atau keluarga yang membantu mereka? Dan rakyat terus saja memberi hadiah, orang melihat anak istrinya berpakaian compang-camping... Jangan menilai keras, Stella."
"Saya tahu kesukaran kepala-kepala Bumiputera: saya tahu suka duka rakyat. Dan apa yang akan diperbuat pemerintah sekarang...?"
Terkini Lainnya
Terpopuler
Now Trending
