Menteri-menteri yang Kena Tegur Jokowi Jelang "Reshuffle" Halaman 3

Kompas.com - 12/04/2016, 19:09 WIB

Fabian Januarius Kuwado

Penulis

Politik kerja, bukan wacana

Ditarik sedikit ke belakang, tepatnya dalam sidang kabinet paripurna di Gedung Utama Sekretariat Negara, Kamis (7/4/2016), Jokowi juga pernah menegur menteri. Tak menjurus ke seseorang, pernyataan Jokowi mensasar ke seluruh menteri di Kabinet Kerja.

Jokowi minta menteri-menterinya to the point dalam menyusun anggaran yang akan dimasukkan ke dalam APBN Perubahan.

"Hilangkan nomenklatur anggaran bersayap yang absurd. Istilah-istilah pemberdayaan, peningkatan, hilangkan. To the point saja. Fokus pada apa yang kita kerjakan. Konsen saja pada program yang jelas dan bermanfaat bagi rakyat dan menciptakan multiplayer effect kepada dunia usaha dan masyarakat," ujar Jokowi.

"Politik kita politik kerja, bukan politik rencana, bukan politik wacana. Fokus pada apa yang sudah direncanakan agar terlaksana di lapangan, bisa terwujud, bisa bermanfaat bagi rakyat. Nanti rakyat yang menilai, kita ini sudah bekerja atau belum," lanjut dia.

Tegur menteri "gaduh"

TRIBUN / DANY PERMANA Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli.

Awal Maret 2016, Presiden juga dikabarkan menegur Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said. Presiden menegur lantaran keduanya saling lempar statement tentang Blok Masela.

Rizal, dengan kajiannya, mendorong Presiden memutuskan untuk membangun pengolahan kilang gas Blok Masela di darat.

Sementara itu, Sudirman sebaliknya. Ia mendorong Presiden untuk memutuskan pembangunan dilakukan di laut.

Teguran itu diketahui wartawan dari Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi SP.

"Saya kira tentu Presiden punya cara (menegur menteri) yang saya tentu tidak tahu. Tidak hanya dua menteri, tetapi ada beberapa menteri yang juga bersilang pendapat secara terbuka. Ini tidak etis bahasanya, tidak elok-lah," ujar Johan.

Sebenarnya, ada beberapa jabatan menteri yang sempat "digoyang" sejumlah isu miring. Misalnya, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Marwan Jafar yang dikritik lantaran perekrutan pendamping desa dianggap tidak sesuai kualifikasi.

Ada pula Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi yang dianggap tidak menjalankan semangat Presiden dalam menjalankan pemerintahan yang bersih dari ketebelece.

Namun, terhadap kedua menteri itu, Presiden tidak menyampaikan teguran seterbuka menteri lainnya.