JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia menilai, ricuhnya Dewan Perwakilan Daerah disebabkan ketidakpuasan para anggotanya.
Salah satunya terkait kinerja pimpinan yang lamban. Hal tersebut seringkali menghambat kinerja para anggota DPD.
"Kadang-kadang anggota DPD nya sudah mau melangkah agak jauh, tapi terkendala di dalam pikiran atau adminiatrasi ya g dibuat oleh unsur pimpinan," kata Ray saat dihubungi, Selasa (12/4/2016).
Dia mencontohkan, mengenai kewenangan DPD ikut terlibat dalam pembahasan Undang-Undang, meski tak terlibat dalam penetapan hasil UU.
Kewenangan tersebut telah diakomodasi Mahkamah Konstitusi namun DPD juatru memberi kesan seakan mereka enggan memanfaatkan kesempatan itu. Sekalipun terlibat, hanya terbatas pada pelibatan pembahasan namun tak ada upaya untuk meninggalkan kesan untuk menunjukkan bahwa mereka bisa diperhitungkan.
"Intinya, DPD di bawah kepemimpinan ini semuanya berjalan seperti tidak ada terobosan," ujarnya.
Selain itu, Ray mengaku mendengar adanya rasa kesal dari para anggota karena unsur pimpinan tak banyak berkantor, terutama Ketua DPD Irman Gusman yang sudah menjabat dua periode.
Menurut dia, dapat terlihat kinerja Irman yang terlihat tak optimal dalam periode kepemimpinannya itu.
"Kalau ada geliat ini, beliau lebih lama di DPD nya melakukan apa, memperbaiki apa, mengadvokasi apa, mendorong anggota untuk melakukan tindakan-tindakan yang positif bagi kepentingan publik, misalnya. saya pikir tuntutan-tuntutan seperti itu akan kandas," tutur Ray.
"Tinggal soal mau enggak unsur pimpinan DPD ini berubah. Jangan selalh berlindung di bawah ketentuan," imbuhnya kemudian.
Ketentuan yang dimaksud adalah Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).
Ray menyebutkan, ketentuan mengenai mosi tidak dikenal dalam peraturan tersebut. Maka ketika sejumlah anggota DPD melayangkan mosi tidak percaya terhadap pimpinan DPD, maka tak lantas dapat melengserkan mereka.
Oleh karena itu, untuk kembali mengembalikan kepercayaan anggotanya, kata Ray, Irman beserta pimpinan DPD lainnya harus mau bekerja lebih optimal dan membuat terobosan.
Salah satunya bagaimana untuk terus menerus memperbaiki mekanisme, mendorong dan mendesak supaya rapat di DPR, anggota DPD juga dilibatkan.
"Memotivasi anggota DPD untuk betul-betul aktif, melakukan tindakan-tindakan positif meski tidak diatur dalam UU, misalnya. Kalau mereka mau melakukan itu, mosi tidak percaya ini bisa kandas di tengah jalan," tutur Ray.
Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!
Syarat & KetentuanPeriksa kembali dan lengkapi data dirimu.
Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.
Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.