Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi-PPP Bertemu, Romahurmuziy Tak Menampik Bahas "Reshuffle"

Kompas.com - 01/04/2016, 13:03 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah fungsionaris Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menemui Presiden Joko Widodo di Istana, Jakarta, Jumat (1/4/2016) pagi.

Sekretaris Jenderal PPP versi Muktamar Surabaya Romahurmuzy mengaku tidak dapat menyampaikan seluruh isi pembicaraan sejumlah fungsionaris PPP dengan Presiden Joko Widodo dalam pertemuan itu.

Namun, saat ditanya wartawan apakah pertemuan itu turut membahas rencana perombakan kabinet (reshuffle), pria yang akrab disapa Romi itu tidak membantahnya,

"Tidak semua bisa saya sampaikan di sini. Nantilah. Saya enggak pas menyampaikannya," ujar dia kepada wartawan, usai pertemuan.

Romi pun lebih leluasa membahas soal gelaran Muktamar PPP yang akan diselenggarakan pada 8 sampai 10 April 2016 mendatang di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur.

Menurut Romi, Muktamar PPP nanti akan menghasilkan kepengurusan PPP yang baru masa bakti 2016-2020. Kepengurusan baru itulah yang akan bertanggung jawab terhadap proses politik, termasuk komunikasi politik dengan pemerintah.

Oleh sebab itu, PPP turut mengundang Presiden menghadiri dan membuka Muktamar PPP.

"Insya Allah, Presiden sudah menyatakan kesanggupannya untuk hadir dan tentu kita memberikan apresiasi yang tinggi karena beliau menyampaikan hal ini adalah sebagai bagian dari upaya penyelesaian islah PPP," ujar dia.

Pertemuan fungsionaris PPP dengan Jokowi berlangsung sekitar satu jam. Selain Romi, pertemuan itu juga dihadiri Wakil Ketua Umum PPP Emron Pangkapi dan pejabat PPP baik dari muktamar Surabaya dan Jakarta.

(Baca juga: Ke Istana, PPP Minta Jokowi Beri Arahan ke Kader Saat Muktamar)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Nasional
Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Nasional
297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

Nasional
Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Nasional
Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Nasional
Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasional
Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi 'Online' Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi "Online" Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com