Setelah Empat Tahun Jadi Tersangka Kasus Simulator SIM, Sukotjo Akhirnya Ditahan KPK

Kompas.com - 28/03/2016, 20:25 WIB
Direktur Utama PT Inovasi Teknologi Indonesia Sukotjo S Bambang di Gedung KPK, Jakarta, Senin (28/3/2016). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINDirektur Utama PT Inovasi Teknologi Indonesia Sukotjo S Bambang di Gedung KPK, Jakarta, Senin (28/3/2016).
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya menahan Direktur Utama PT Inovasi Teknologi Indonesia Sukotjo S Bambang (SSB). Sukotjo ditahan setelah lebih kurang empat tahun menjadi tersangka dalam kasus korupsi pengadaan simulator surat izin mengemudi (SIM) di Korps Lalu Lintas Polri.

"Untuk kepentingan penyidikan dugaan korupsi terkait pengadaan simulator SIM, penyidik KPK melakukan penahanan terhadap tersangka SSB. Tersangka ditahan untuk 20 hari pertama di Rutan Guntur," ujar Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha di Gedung KPK, Jakarta, Senin (28/3/2016).

Sebenarnya, Sukotjo selama ini telah berada di dalam tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Kebun Waru, Bandung, Jawa Barat. Ia menjadi terpidana dalam kasus penipuan dan penggelapan. Namun, Sukotjo dinyatakan bebas bersyarat pada 3 Januari 2014 lalu.

(Baca: Satu Napi Korupsi Simulator SIM Bebas Bersyarat)

Sukotjo dianggap memiliki informasi penting untuk KPK seputar kasus simulator SIM dan pengadaan pelat nomor kendaraan bermotor di Korlantas Polri.

Penetapan Sukotjo sebagai tersangka dilakukan pada 1 Agustus 2012 silam, bersamaan dengan penetapan tersangka lainnya yang telah menjalani persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Adapun tersangka lainnya, yakni Direktur Utama PT Citra Mandiri Metalindo Abadi (PT CMMA) Budi Susanto dan Wakil Kepala Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri Brigadir Jenderal (Pol) Didik Purnomo.

(Baca: Sukotjo: "Mark-up" Proyek Pelat Nomor 1.000 Persen)

Penetapan ketiganya dilakukan berdasarkan pengembangan penyidikan atas perkara tersangka Irjen Djoko Susilo yang diduga menyalahgunakan kewenangannya selaku Kepala Korlantas Polri 2011 sehingga menimbulkan kerugian negara atau menguntungkan orang lain.

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menghukum Djoko dengan hukuman pidana penjara selama 18 tahun dan denda Rp 1 miliar serta hukuman pengganti Rp 32 miliar.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X