Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Buwas Nilai TNI Perlu Dilibatkan Atasi Narkoba dan Bekerja seperti "Petrus"

Kompas.com - 28/03/2016, 20:18 WIB

PALEMBANG, KOMPAS.com — Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komisaris Jenderal Polisi Budi Waseso mengatakan, sudah saatnya TNI dilibatkan langsung dalam penanganan kasus narkoba.

Keterlibatan TNI dianggap perlu karena negara telah menyatakan darurat narkoba.

"Jika negara sudah menyatakan peran terhadap narkoba, artinya ini statusnya perang. Jadi, sudah masuk otoritas TNI," kata Budi Waseso di Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II, Palembang, Senin (28/3/2016).

Pria yang akrab disapa Buwas itu mengatakan, peran TNI sangat dibutuhkan di tengah keterbatasan personel polisi dan petugas lembaga pemasyarakatan.

Hingga kini, negara masih belum bisa menghentikan peredaran narkoba dari balik jeruji besi seperti kasus yang terjadi di Rutan Malabero, Bengkulu.

(Baca: Buwas Duga Ada Upaya Hilangkan Barang Bukti Saat Lapas Melabero Dibakar)

"Masuknya narkoba ke lembaga pemasyarakatan itu biasanya dari orang yang besuk. Misal, penghuni lembaga pemasyarakatan ada 1.000 orang, jika yang besuknya saja ada 500 orang per hari, maka sangat tidak memungkinkan untuk diawasi satu per satu," kata Waseso.

Namun, jika sinergi dibangun dengan TNI, itu bisa dilakukan pembagian waktu jaga di lembaga pemasyarakatan.

Sejauh ini, TNI sudah menjalankan tugas militer selain perang pada banyak hal, mulai dari mengajar di desa terpencil perbatasan, mendorong produktivitas pangan, hingga percepatan pembangunan jaringan jalan di Papua, dan lain-lain.

Buwas mengatakan, jika mengacu pada ancaman terhadap kedaulatan negara karena bandar narkoba sudah menembus batas negara, itu menjadi sesuatu yang wajar jika TNI juga bertindak represif.

"Saya membayangkan begini, BNN yang serahkan data targetnya, lalu TNI yang ambil. Agak mirip 'petrus', penembakan misterius, pada masa silam," ucap Buwas.

"Mengapa saya berpikir demikian? Karena untuk bandar ini tidak perlu dimanusiakan penanganannya karena mereka tidak memanusiakan orang lain," kata dia.

Dia mengatakan sudah bertukar pikiran dengan pemerintah soal wacana pelibatan TNI tentang ini. Saat ini, pemerintah sedang mendorong lahirnya payung hukum mengenai peran TNI dalam memerangi narkoba.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Nasional
[POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | 'Crazy Rich' di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

[POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | "Crazy Rich" di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Nasional
Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Nasional
Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Nasional
Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Nasional
Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Nasional
Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Nasional
Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Nasional
Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Nasional
Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Nasional
Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Nasional
KIP: Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kita Sedang-sedang Saja

KIP: Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kita Sedang-sedang Saja

Nasional
Digelar di Bali Selama 8 Hari, Ini Rangkaian Kegiatan World Water Forum 2024

Digelar di Bali Selama 8 Hari, Ini Rangkaian Kegiatan World Water Forum 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com