Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Agus Hermanto: Hambalang Tak Dapat Rekomendasi Komisi X, Tak Bisa Jadi Museum

Kompas.com - 23/03/2016, 17:15 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mengatakan, berhentinya proses pembangunan proyek Wisma Atlet Hambalang tidak terlepas dari adanya rekomendasi dari Komisi X.

Rekomendasi itu diberikan setelah pembangunan proyek itu tersangkut skandal korupsi.

"Anggaran Hambalang dibintangi Komisi X dan audit BPK. Kan harus dicairkan, sedangkan dalam Panja Hambalang menyatakan kalau proyek ini tidak bisa diteruskan," kata Agus di Kompleks Parlemen, Rabu (23/3/2016).

Tak hanya rekomendasi Komisi X, Komisi Pemberantasan Korupsi yang menyatakan adanya persoalan dalam proyek tersebut, juga meminta agar pembangunan proyek itu dihentikan.

Sehingga, siapa pun presiden dan menterinya tidak akan bisa melakukan pembangunan proyek itu.

Namun, ia mengatakan, jika saat ini KPK menyatakan jika pembangunan Hambalang dapat dilanjutkan, maka ia tak mempersoalkan. Akan tetapi, perlu ada kajian matang sebelum melanjutkannya.

"Nah soal museum itu tidak benar. Wong karena tidak ada yang bisa melaksanakan (pembangunan). Anggaran saja dibintangi," kata politisi Partai Demokrat itu.

Sebelumnya, anggota Komisi X DPR, Teguh Juwarno memberikan alternatif apabila Presiden Joko Widodo ingin melanjutkan pembangunan proyek Hambalang.

Salah satu alternatif itu adalah menjadikannya sebagai museum anti-korupsi atau penjara bagi koruptor. (Baca: Proyek Hambalang yang Mangkrak Diusulkan Jadi Museum atau Penjara Koruptor)

Politisi PAN itu menilai, museum anti-korupsi dapat menjadi bahan pembelajaran bagi siswa sekolah atas dampak yang ditimbulkan dari praktik korupsi.

Sementara itu, Presiden Jokowi, Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi, dan Menteri Pekerjaan Umum Basuki Hadimuljono, meninjau langsung lokasi proyek pembangunan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional di Bukit Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Jumat (18/3/2016).

Jokowi datang ke Hambalang untuk melihat langsung kondisi bangunan yang sampai saat ini masih terbengkalai. (Baca: Jokowi: Sedih Melihat Hambalang Mangkrak...)

Dia mengaku, masih memikirkan apakah megaproyek yang menelan biaya hingga Rp 1,2 triliun dari anggaran negara ini perlu dilanjutkan atau tidak. 

"Perlu keputusan apakah dilanjut atau tidak. Kalau dilanjut untuk apa. Apakah masih untuk sekolah olahraga, atau mungkin diubah menjadi tempat Pelatnas. Atau bisa juga menjadi rusunawa," ucap Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com