Kompas.com - 22/03/2016, 17:17 WIB
Seorang pengemudi ojek online dilempar batu oleh sopir taksi yang berdemonstrasi di Jalan Sudirman, Jakarta, Selasa (22/3/2016). Aksi ini dipicu karena salah satu pengemudi ojek online disweeping oleh para demonstran. KOMPAS.com / RODERICK ADRIAN MOZESSeorang pengemudi ojek online dilempar batu oleh sopir taksi yang berdemonstrasi di Jalan Sudirman, Jakarta, Selasa (22/3/2016). Aksi ini dipicu karena salah satu pengemudi ojek online disweeping oleh para demonstran.
Penulis Dani Prabowo
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan, keberadaan angkutan umum berbasis aplikasi merupakan fenomena baru di tengah kemajuan teknologi.

Menurut Fahri, perlu ada inovasi agar fenomena itu tak berubah menjadi polemik.

Fahri menuturkan, angkutan umum berbasis aplikasi seperti Uber dan Grab Car selama ini diketahui menjadikan pemilik mobil sekaligus sebagai pengusaha.

Langkah itu yang tidak diikuti oleh kelompok angkutan umum tradisional seperti Blue Bird dalam mengelola sistem kepemilikan taksi mereka.

"Itu adalah logic system ekonomi baru berdasarkan teknologi. Cuma, negara harus bisa menjembatani proses transisinya," ujar Fahri di Kompleks Parlemen, Selasa (22/3/2016).

Keberadaan angkutan umum berbasis aplikasi, menurut dia, seharusnya didukung dengan perubahan sistem yang ada.

Adapun modernisasi sistem yang dimaksud Fahri adalah dengan mengubah paradigma kepemilikan taksi oleh para sopirnya.

Jangan sampai, mobil yang selama ini dikemudikan para sopir justru hanya dikuasai oleh para pemilik modal.

"Di negara yang tidak kacau itu kata kuncinya adalah tidak ada monopoli kepemilikan taksi, tetapi semua sopir taksi jadi pemilik taksi," kata dia.

Ia menambahkan, pemerintah tak perlu menerbitkan regulasi baru untuk menyelesaikan polemik yang ada.

Menurut dia, yang perlu dilakukan justu mempermudah setiap orang agar dapat memiliki bisnisnya masing-masing.

Fahri juga berpesan jangan sampai protes yang disampaikan akibat adanya persaingan bisnis justru mematikan usaha orang lain.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Gugatan Praperadilan Direktur PT Loco Montrado terhadap KPK Dikabulkan

Gugatan Praperadilan Direktur PT Loco Montrado terhadap KPK Dikabulkan

Nasional
Jalan Panjang Perjanjian Ekstradisi RI-Singapura: Mulai Dibahas 1998, Diteken di Era Jokowi

Jalan Panjang Perjanjian Ekstradisi RI-Singapura: Mulai Dibahas 1998, Diteken di Era Jokowi

Nasional
Siapa yang Diuntungkan dari Penandatanganan Kesepakatan FIR Jakarta – Singapura?

Siapa yang Diuntungkan dari Penandatanganan Kesepakatan FIR Jakarta – Singapura?

Nasional
Manuver Cak Imin di Jawa Timur Gagal Pikat PBNU

Manuver Cak Imin di Jawa Timur Gagal Pikat PBNU

Nasional
Melihat Lonjakan Kasus Covid-19, Kasus Positif Tembus 7.010 Kemarin

Melihat Lonjakan Kasus Covid-19, Kasus Positif Tembus 7.010 Kemarin

Nasional
Gus Yahya Tegaskan NU Dilarang Berpolitik Praktis, Pengurus yang Dukung Bakal Capres Ditegur

Gus Yahya Tegaskan NU Dilarang Berpolitik Praktis, Pengurus yang Dukung Bakal Capres Ditegur

Nasional
Mantan Bupati Kepulauan Talaud, Sri Wahyumi, Kembali Masuk Penjara

Mantan Bupati Kepulauan Talaud, Sri Wahyumi, Kembali Masuk Penjara

Nasional
Menyoal Pengambilalihan Ruang Udara Strategis RI dari Singapura yang Belum Berakhir

Menyoal Pengambilalihan Ruang Udara Strategis RI dari Singapura yang Belum Berakhir

Nasional
Ekstra Puding Jadi Bayaran Bupati Langkat untuk Penghuni Kerangkeng yang Dipekerjakan

Ekstra Puding Jadi Bayaran Bupati Langkat untuk Penghuni Kerangkeng yang Dipekerjakan

Nasional
Anak Eks Pejabat Ditjen Pajak Diduga Turut Cuci Uang: Beli Jam Tangan Senilai Hampir Rp 900 Juta

Anak Eks Pejabat Ditjen Pajak Diduga Turut Cuci Uang: Beli Jam Tangan Senilai Hampir Rp 900 Juta

Nasional
KSP: Pengambilalihan Pengelolaan Wilayah Udara di Kepri Tegaskan Integritas Teritorial NKRI

KSP: Pengambilalihan Pengelolaan Wilayah Udara di Kepri Tegaskan Integritas Teritorial NKRI

Nasional
Indonesia Ambilalih FIR di Kepri, KSP: Selanjutnya Pastikan Kesiapan Infrastruktur

Indonesia Ambilalih FIR di Kepri, KSP: Selanjutnya Pastikan Kesiapan Infrastruktur

Nasional
Kronologi Perubahan Nama Satuan Elite TNI AU Korps Paskhas Jadi Kopasgat

Kronologi Perubahan Nama Satuan Elite TNI AU Korps Paskhas Jadi Kopasgat

Nasional
Johan Budi 'Ceramahi' Pimpinan KPK: Tak Ada Gunanya Ajari Orang, kalau Anda Tak Berintegritas

Johan Budi "Ceramahi" Pimpinan KPK: Tak Ada Gunanya Ajari Orang, kalau Anda Tak Berintegritas

Nasional
Ketum PBNU Tegur PCNU Banyuwangi dan Sidoarjo karena Dugaan Terlibat Politik Praktis

Ketum PBNU Tegur PCNU Banyuwangi dan Sidoarjo karena Dugaan Terlibat Politik Praktis

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.