Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Peneliti LSI: Calon Independen, Sinyal Masyarakat Jenuh Parpol

Kompas.com - 17/03/2016, 16:53 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI) Kuskridho Ambardi menilai, ada kejenuhan di masyarakat terhadap elite partai politik di balik fenomena calon independen yang belakangan ramai dibicarakan.

Pernyataan tersebut menanggapi fenomena majunya Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dalam Pilkada DKI 2017.

Ahok memilih untuk maju lewat jalur independen dengan bantuan Teman Ahok, kelompok relawan pendukungnya.

(Baca: Dukung Ahok, Nasdem dan Hanura Dinilai Dapat Banyak Keuntungan)

Masyarakat, lanjut Kuskridho, melihat, para politisi di Dewan Perwakilan Rakyat tak memiliki kinerja yang cukup baik sehingga reputasi mereka di mata masyarakat juga rendah.

"Selama ini, reputasi politisi partai tidak begitu bagus di mata publik. Itu di bawah 50 persen. Artinya, memang ada kejenuhan di sana," ujar Kuskridho di Jakarta, Kamis (17/3/2016).

Kuskridho menambahkan, masalah dari ketidakpercayaan publik tersebut ada pada kinerja para politisi itu sendiri, bukan pada calon independen.

(Baca: Adhyaksa Dault: Ahok Harusnya Sih Menang...)

Ia berpendapat, ketika politisi partai politik memperbaiki kinerjanya hingga reputasinya semakin baik, maka calon independen akan tidak laku dengan sendirinya.

"Ya, jangan diselesaikan dengan hukum, tetapi dengan kinerja," ujarnya.

Ia mencontohkan minimnya jumlah undang-undang yang diselesaikan DPR dalam satu tahun terakhir. (Baca: "Megawati Belum Bersuara, PDI-P Tetap Berpeluang Dukung Ahok")

Fakta tersebut lebih kurang dapat dijadikan indikator penilaian publik terhadap kinerja politisi partai politik.

"Itu harus ditangani dengan bagaimana kinerja partai ataupun politisi parpol di DPR itu bagus. Baru, setelah itu, naik reputasi mereka," ujar Kuskridho.

Hingga saat ini, baru Partai Nasdem yang memutuskan calon yang mereka dukung dalam Pilkada DKI.

Nasdem tetap mendukung Ahok meskipun ia menggunakan jalur independen.

Hanura juga akan menyusul Nasdem. Deklarasi dukungan terhadap Ahok akan dilakukan dalam waktu dekat. (Baca: Hanura Pastikan Dukung Ahok Saat Pilkada DKI)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com