Jokowi Bakal Evaluasi Menteri yang Sering Bikin "Rame" di Ruang Publik

Hal ini dilakukan karena Jokowi sudah berulang kali meminta para menteri menghindari hal-hal yang dapat menimbulkan polemik.

"Saya kira Presiden akan melakukan evaluasi. Evaluasi dalam bentuk apa, saya kira Presiden yang tahu," kata Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi, Johan Budi SP, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (2/3/2016).

Johan menuturkan, Presiden memiliki cara tersendiri dalam mengevaluasi menteri-menterinya. (Baca: Menteri Saling Serang, Apa yang Akan Dilakukan Jokowi?)

Evaluasi itu akan dilakukan menyeluruh, khususnya terhadap kinerja menteri yang bersangkutan.

"Tentu (Presiden) punya cara menyelesaikan silang pendapat di ranah publik para pembantunya ini," ujar Johan.

Menurut Johan, Jokowi sering meminta para menterinya untuk tidak saling sindir dan berpolemik. Segala perdebatan hendaknya disampaikan di ruang rapat. (Baca: PDI-P Anggap Kabinet Gaduh karena Jokowi Terlalu Dengarkan Opini Publik)

Jokowi selalu memberi kesempatan untuk para menteri menyampaikan pendapat dengan argumentasi yang terukur dalam setiap rapat.

Ketika perdebatan itu terjadi di luar ruang rapat, kata Johan, Jokowi prihatin karena menyebabkan persepsi negatif masyarakat terhadap pemerintah.

"Dalam kacamata Presiden tentu ini bisa mengganggu. Presiden menekankan kerja, kerja, kerja, jangan malah silang pendapat di ranah publik," ungkapnya.

(Baca: Gaduh Para Menteri dan Tak "Mempannya" Instruksi Jokowi...)

Silang pendapat di internal kabinet

Sebelumnya diberitakan, berulang kali terjadi "gesekan" antarmenteri di Kabinet Kerja.

Terakhir, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said dan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli berpolemik soal pembangunan Blok Masela.

Jokowi berulang kali menekankan bahwa kegaduhan di internal kabinet akan mengikis kepercayaan masyarakat dan bisa berdampak negatif terhadap iklim investasi nasional.  

Pelaksanaan program akan cepat terealisasi jika para menteri saling mendukung. Kenyataannya, instruksi Presiden itu belum dilaksanakan penuh oleh menteri-menterinya.

Masih ada saja pembantu Presiden yang saling kritik dan saling sindir di ruang publik.

Catatan Kompas, setidaknya ada sejumlah silang pendapat di kabinet:

1. Proyek pembangkit listrik 35.000 MW
Beda pendapat antara Menteri ESDM Sudirman Said dan Menko Bidang Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli.

Rizal menganggap proyek tersebut tidak realistis. Ia juga menyebut perubahan target dari 35.000 MW menjadi 16.000 MW.

Sebaliknya, Sudirman tetap optimistis proyek tersebut bisa diwujudkan.

2. Perpanjangan kontrak Freeport
Beda pendapat antara Sudirman Said dan Rizal Ramli. Sudirman menyebut pemerintah sudah merestui perpanjangan kontrak Freeport.

Sementara, Rizal mengatakan, perpanjangan kontrak Freeport belum dibahas.

3. Impor beras
Beda pendapat antara Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan Menteri Perdagangan Thomas Lembong.

Andi mengatakan, selama setahun kepemimpinannya di bidang pertanian, Indonesia tidak lagi mengimpor beras.

Namun, Thomas mengatakan, pemerintah masih melakukan proses negosiasi terkait rencana impor beras dari Vietnam dan Thailand.

4. Kereta cepat
Beda pendapat antara Menteri Perhubungan Iqnasius Jonan dan Menteri BUMN Rini Soemarno. Rini mendorong percepatan proyek.

Namun, Jonan berusaha menjaga agar tidak ada hal yang dilanggar terkait perizinan yang belum jelas dari proyek ini.

5. Blok Masela
Beda pendapat antara Sudirman dan Rizal. Sudirman mendukung kilang gas Masela terapung di laut.

Sementara, Rizal menginginkan pembangunan kilang gas di darat karena lebih murah dan memberi dampak ekonomi besar bagi masyarakat Maluku.

6. Garuda Indonesia
Polemik antara Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi Marwan Jafar dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung terkait pernyataan Marwan yang meminta direksi Garuda Indonesia diganti karena dinilai mengecewakan.

Pramono kemudian menyindir lewat media sosial bahwa masih ada pejabat yang minta dilayani berlebihan.