Bayang-bayang Putusan MA...

Konsolidasi serupa juga dilakukan di daerah lain, seperti akhir-akhir ini pelantikan DPD hasil musda di Manado, Sulawesi Utara. Awal Februari ini, Pelaksana Tugas Ketua DPD Golkar Sumatera Utara Nurdin Halid juga mengumpulkan DPD-DPD tingkat I di kediamannya.

Padahal, musda sudah disepakati untuk dihentikan, sementara DPP masih menginventarisasi DPD peserta munas.

"Mereka buat pertemuan terus-menerus, konsolidasi ke daerah-daerah. Kalau semua sudah satu pandangan untuk menyetop musda sebelum munas, buat apa lagi ke daerah untuk menghadiri pelantikan hasil musda?" tanya Wakil Sekretaris Jenderal Golkar Ahmad Doli Kurnia.

Ia mengingatkan, apabila ada pihak yang masih menunggu putusan MA dan ingin kembali ke salah satu kubu kepengurusan, itu sama saja dengan memperpanjang konflik partai yang sudah berlangsung lebih dari satu tahun.

"Kalau mau Golkar bersatu, kita sampingkan proses hukum, putusan MA, untuk fokus menuju Munas," kata Doli.

Dalam wawancara dengan Kompas, akhir Januari lalu, Aburizal berulang kali menekankan frasa "mengikuti arus, tetapi tidak boleh hanyut dengan arus".

Saat ditanya makna frasa itu, Aburizal mengatakan, akan terus memperjuangkan proses hukum. Dan, saat ini, proses hukum yang tersisa tinggal putusan kasasi MA atas putusan PN Jakarta Utara.

"Kami perjuangkan terus proses hukum. Kami tahu pemerintah mau, makanya kami bersama pemerintah. Sesudah itu, kami lawan lagi kekuasaan politik yang begitu kuat. Coba lihat sekarang, tiba-tiba pemerintah memutuskan apa? Riau, kan. Riau itu sudah mati. Yang masih hidup adalah Bali. Tetapi, kami harus terima saja. Kami mana kuat?" kata Aburizal, saat itu (Kompas, 29/1).

Dinamika-dinamika baru memang masih mungkin muncul mengiringi jalan Golkar menuju Munas 2016. Apakah partai ini akan konsisten dengan kesepakatan politik yang dicapai saat rapimnas Januari lalu?

Satu hal yang pasti, jalan rekonsiliasi di partai itu sudah terlihat jelas. Jangan sampai Golkar mengambil langkah mundur. (Agnes Theodora)