Saat itu, disepakati, Partai Golkar kembali ke DPP Munas Riau jika pemerintah mencabut SK pengesahan DPP hasil Munas Jakarta dan menolak mengesahkan DPP hasil Munas Bali. DPP Munas Riau bertanggung jawab melakukan rekonsiliasi pengurus DPP dan DPD serta menyelenggarakan rapimnas dan munas.
Namun, ada satu catatan khusus. Di pojok kiri kertas, tertulis tanda bintang dengan catatan "Apabila MA memutuskan kemenangan Munas Bali, berarti dasarnya adalah Munas Bali".
Catatan itu membuka interpretasi keputusan menghidupkan DPP hasil Munas Riau bisa dibatalkan dan dasar kepengurusan Golkar dialihkan ke Munas Bali.
Hal itu, ditegaskan oleh Nurdin Halid. Wakil Ketua Umum Golkar hasil Munas Bali ini menegaskan, pihaknya masih menunggu putusan MA tersebut.
Menurut dia, jika putusan MA itu keluar sebelum munas diselenggarakan, April ini, dasar penyelenggaraan munas adalah DPP Bali.
"Sudah ada kesepakatan 18 Desember yang ditandatangani Pak Aburizal, Pak Agung, dan Pak Jusuf Kalla. Kesepakatan harus dipegang," katanya.
Kondisi ini membuat Ketua DPP Golkar Yorrys Raweyai khawatir karena akan memunculkan dinamika baru dalam persiapan Munas Golkar 2016.
Terlebih, dia mendengar, MA sudah mengeluarkan putusannya dan memenangkan Munas Bali. Putusan itu tinggal dipublikasikan dalam waktu dekat di situs resmi MA.
Ada dua kemungkinan jika putusan MA itu memang akan keluar dalam waktu dekat dan isinya memenangkan Munas Bali,
Pertama, Aburizal menjabat sampai 2019 sebagai Ketua DPP hasil Munas Bali. Kedua, Aburizal mundur, Munas 2016 tetap berjalan. Namun, penyelenggara dan pesertanya di bawah DPP kubu Bali.
"Kalau penyelenggara munas di bawah Bali, itu akan memengaruhi susunan panitia, peserta Munas, dan makin memudahkan skenario yang mengarah pada aklamasi pemilihan calon ketua umum tertentu," kata Yorrys.
Konsolidasi
Yorrys menambahkan, saat ini sejumlah loyalis Aburizal sudah bergerak untuk menyiapkan diri menyambut putusan MA itu. Hal itu antara lain terlihat salah satunya tertangkap dari manuver konsolidasi yang masih mereka lakukan ke DPD-DPD.
Sebagai contoh, pasca rapimnas Januari lalu, Aburizal dan sejumlah pengurus partai itu menghadiri pelantikan DPD Nusa Tenggara Barat hasil musyawarah daerah (musda). Pelantikan itu turut dihadiri ketua-ketua DPD tingkat I.