Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bayang-bayang Putusan MA...

Kompas.com - 29/02/2016, 20:30 WIB

Saat itu, disepakati, Partai Golkar kembali ke DPP Munas Riau jika pemerintah mencabut SK pengesahan DPP hasil Munas Jakarta dan menolak mengesahkan DPP hasil Munas Bali. DPP Munas Riau bertanggung jawab melakukan rekonsiliasi pengurus DPP dan DPD serta menyelenggarakan rapimnas dan munas.

Namun, ada satu catatan khusus. Di pojok kiri kertas, tertulis tanda bintang dengan catatan "Apabila MA memutuskan kemenangan Munas Bali, berarti dasarnya adalah Munas Bali".

Catatan itu membuka interpretasi keputusan menghidupkan DPP hasil Munas Riau bisa dibatalkan dan dasar kepengurusan Golkar dialihkan ke Munas Bali.

Hal itu, ditegaskan oleh Nurdin Halid. Wakil Ketua Umum Golkar hasil Munas Bali ini menegaskan, pihaknya masih menunggu putusan MA tersebut.

Menurut dia, jika putusan MA itu keluar sebelum munas diselenggarakan, April ini, dasar penyelenggaraan munas adalah DPP Bali.

"Sudah ada kesepakatan 18 Desember yang ditandatangani Pak Aburizal, Pak Agung, dan Pak Jusuf Kalla. Kesepakatan harus dipegang," katanya.

Kondisi ini membuat Ketua DPP Golkar Yorrys Raweyai khawatir karena akan memunculkan dinamika baru dalam persiapan Munas Golkar 2016.

Terlebih, dia mendengar, MA sudah mengeluarkan putusannya dan memenangkan Munas Bali. Putusan itu tinggal dipublikasikan dalam waktu dekat di situs resmi MA.

Ada dua kemungkinan jika putusan MA itu memang akan keluar dalam waktu dekat dan isinya memenangkan Munas Bali,

Pertama, Aburizal menjabat sampai 2019 sebagai Ketua DPP hasil Munas Bali. Kedua, Aburizal mundur, Munas 2016 tetap berjalan. Namun, penyelenggara dan pesertanya di bawah DPP kubu Bali.

"Kalau penyelenggara munas di bawah Bali, itu akan memengaruhi susunan panitia, peserta Munas, dan makin memudahkan skenario yang mengarah pada aklamasi pemilihan calon ketua umum tertentu," kata Yorrys.

Konsolidasi

Yorrys menambahkan, saat ini sejumlah loyalis Aburizal sudah bergerak untuk menyiapkan diri menyambut putusan MA itu. Hal itu antara lain terlihat salah satunya tertangkap dari manuver konsolidasi yang masih mereka lakukan ke DPD-DPD.

Sebagai contoh, pasca rapimnas Januari lalu, Aburizal dan sejumlah pengurus partai itu menghadiri pelantikan DPD Nusa Tenggara Barat hasil musyawarah daerah (musda). Pelantikan itu turut dihadiri ketua-ketua DPD tingkat I.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kaesang Sebut Ayahnya Akan Bantu Kampanye Pilkada, Jokowi: Itu Urusan PSI

Kaesang Sebut Ayahnya Akan Bantu Kampanye Pilkada, Jokowi: Itu Urusan PSI

Nasional
Oknum TNI AL Pukul Sopir Pikap di Bogor, Danpuspom: Ada Miskomunikasi di Jalan

Oknum TNI AL Pukul Sopir Pikap di Bogor, Danpuspom: Ada Miskomunikasi di Jalan

Nasional
Ruang Kerja Sekjen DPR Indra Iskandar Digeledah KPK, BURT: Proses Hukum Harus Kita Hormati

Ruang Kerja Sekjen DPR Indra Iskandar Digeledah KPK, BURT: Proses Hukum Harus Kita Hormati

Nasional
Kompolnas Duga Ada Pelanggaran Penugasan Brigadir RAT untuk Kawal Pengusaha

Kompolnas Duga Ada Pelanggaran Penugasan Brigadir RAT untuk Kawal Pengusaha

Nasional
Surya Paloh Pamer Nasdem Bisa Dukung Anies, tapi Tetap Berada di Pemerintahan Jokowi

Surya Paloh Pamer Nasdem Bisa Dukung Anies, tapi Tetap Berada di Pemerintahan Jokowi

Nasional
Sempat Ditunda, Sidang Praperadilan Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang Digelar Lagi Hari Ini

Sempat Ditunda, Sidang Praperadilan Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang Digelar Lagi Hari Ini

Nasional
Hardiknas 2024, Puan Maharani Soroti Ketimpangan Pendidikan hingga Kesejahteraan Guru

Hardiknas 2024, Puan Maharani Soroti Ketimpangan Pendidikan hingga Kesejahteraan Guru

Nasional
Rakornis, Puspom dan Propam Duduk Bersama Cegah Konflik TNI-Polri Terulang

Rakornis, Puspom dan Propam Duduk Bersama Cegah Konflik TNI-Polri Terulang

Nasional
Hardiknas 2024, Pertamina Goes To Campus 2024 Hadir di 15 Kampus Terkemuka

Hardiknas 2024, Pertamina Goes To Campus 2024 Hadir di 15 Kampus Terkemuka

Nasional
Atasan Tak Tahu Brigadir RAT Kawal Pengusaha di Jakarta, Kompolnas: Pimpinannya Harus Diperiksa

Atasan Tak Tahu Brigadir RAT Kawal Pengusaha di Jakarta, Kompolnas: Pimpinannya Harus Diperiksa

Nasional
Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Nasional
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Nasional
Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Nasional
Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Nasional
Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com