Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK Benarkan Informasi Penangkapan 3 Anggotanya oleh Polres Jakarta Utara

Kompas.com - 22/02/2016, 20:04 WIB
Abba Gabrillin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Pelaksana Harian Kepala Biro Humas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Yuyuk Andriati mengonfirmasi perihal penangkapan tiga anggota KPK oleh personel Polres Jakarta Utara.

Meski demikian, Yuyuk menginformasikan bahwa ketiganya kini telah dibebaskan.

"Saya ingin konfirmasi bahwa penangkapan tiga anggota KPK itu benar," kata Yuyuk di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Senin (22/2/2016) malam.

Yuyuk menjelaskan, ketiga orang tersebut saat ditangkap sedang melakukan kegiatan tertutup yang berkaitan dengan tugas di KPK. Penangkapan tersebut terjadi karena salah paham.

Setelah menerima informasi penangkapan tersebut, menurut Yuyuk, pihak KPK segera berkoordinasi dengan pihak Polres Jakarta Utara.

Kepolisian kemudian sepakat untuk membebaskan ketiganya malam ini.

"Saya kira semua sudah clear karena sudah dibebaskan," kata Yuyuk.

Sebelumnya, Kapolres Jakarta Utara Kombes Daniel Bolly Tifaona saat dikonfirmasi mengatakan bahwa anak buahnya mengamankan tiga anggota KPK pada Senin siang.

Tiga orang yang dimaksud yaitu Dr, BP, dan WG. Ketiganya, sebut Bolly, ditengarai sedang bertugas.

Bolly membantah bahwa tindakan terhadap tiga anggota KPK tersebut sebagai penangkapan. (Baca: Polisi Sempat Tahan 3 Anggota KPK di Mangga Dua)

Proses pengamanan tersebut, lanjut Bolly, bukan lantaran tindak pidana, melainkan hanya untuk memperjelas persoalan antara mereka dan polisi.

Bolly memastikan bahwa ketiganya dipulangkan setelah persoalan di antara mereka selesai.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pemerintah Akan Evaluasi Subsidi Energi, Harga BBM Berpotensi Naik?

Pemerintah Akan Evaluasi Subsidi Energi, Harga BBM Berpotensi Naik?

Nasional
MK Tolak Gugatan Anggota DPR Fraksi PAN ke 'Crazy Rich Surabaya'

MK Tolak Gugatan Anggota DPR Fraksi PAN ke "Crazy Rich Surabaya"

Nasional
Wapres Harap Ekonomi dan Keuangan Syariah Terus Dibumikan

Wapres Harap Ekonomi dan Keuangan Syariah Terus Dibumikan

Nasional
Wapres Sebut Kuliah Penting, tapi Tak Semua Orang Harus Masuk Perguruan Tinggi

Wapres Sebut Kuliah Penting, tapi Tak Semua Orang Harus Masuk Perguruan Tinggi

Nasional
BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

Nasional
Pimpinan KPK Alexander Marwata Sudah Dimintai Keterangan Bareskrim soal Laporan Ghufron

Pimpinan KPK Alexander Marwata Sudah Dimintai Keterangan Bareskrim soal Laporan Ghufron

Nasional
Drama Nurul Ghufron Vs Dewas KPK dan Keberanian Para 'Sesepuh'

Drama Nurul Ghufron Vs Dewas KPK dan Keberanian Para "Sesepuh"

Nasional
Di Hadapan Jokowi, Kepala BPKP Sebut Telah Selamatkan Uang Negara Rp 78,68 Triliun

Di Hadapan Jokowi, Kepala BPKP Sebut Telah Selamatkan Uang Negara Rp 78,68 Triliun

Nasional
Hadapi Laporan Nurul Ghufron, Dewas KPK: Kami Melaksanakan Tugas

Hadapi Laporan Nurul Ghufron, Dewas KPK: Kami Melaksanakan Tugas

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP Terkait Perolehan Suara di Jakarta, Jambi, dan Papua Pegunungan

MK Tolak Gugatan PPP Terkait Perolehan Suara di Jakarta, Jambi, dan Papua Pegunungan

Nasional
11 Korban Banjir Lahar di Sumbar Masih Hilang, Pencarian Diperluas ke Perbatasan Riau

11 Korban Banjir Lahar di Sumbar Masih Hilang, Pencarian Diperluas ke Perbatasan Riau

Nasional
Perindo Resmi Dukung Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jatim 2024

Perindo Resmi Dukung Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jatim 2024

Nasional
KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar Rupiah

KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar Rupiah

Nasional
Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Nasional
Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com