Kompas.com - 11/02/2016, 11:50 WIB
Penulis Ihsanuddin
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi Partai Nasdem menyatakan, sikap terhadap revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi akan sejalan dengan keputusan Presiden.

Jika Presiden menolaknya, Nasdem juga akan mengambil sikap yang sama. 

Wakil Ketua Fraksi Nasdem Johnny G Platte mengatakan, sebagai parpol pendukung pemerintah, partai akan ikut mendukung keputusan yang diambil oleh Presiden.

"Kita sebagai partai pendukung pemerintah, kalau dalam pemerintah gak berkenan, kita juga akan menolak," kata Johnny, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (11/2/2016).

Kendati demikian, lanjut Johnny, hingga saat ini pemerintah pun belum mengambil sikap soal revisi ini.

Oleh karena itu, Nasdem memilih untuk mengikuti terlebih dahulu proses revisi UU KPK yang berjalan di DPR.

"Kita tidak boleh berasumsi pemerintah menolak karena pemerintah belum menyampaikan pendapatnya," ujar dia.

Ia menilai, draf revisi UU KPK yang sudah disepakati sejauh ini cukup baik. Misalnya, terkait surat perintah penghentian penyidikan (SP3), kata dia, justru menambah kewenangan KPK.

"Nanti tinggal KPK yang memutuskan apakah akan menggunakan kewenangan itu atau tidak," katanya.

Sebelumnya, Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi SP mengatakan, Presiden memperhatikan respons masyarakat terkait revisi UU KPK.

Halaman:
Baca tentang
 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Setara Institute: Proses Hukum maupun Etik terhadap Polisi yang Diduga Terlibat Kematian Brigadir J mesti Terbuka

Setara Institute: Proses Hukum maupun Etik terhadap Polisi yang Diduga Terlibat Kematian Brigadir J mesti Terbuka

Nasional
Tanggal 18 Agustus Hari Memperingati Apa?

Tanggal 18 Agustus Hari Memperingati Apa?

Nasional
Beda Paminal dan Provos

Beda Paminal dan Provos

Nasional
Kejagung Bidik Aset Surya Darmadi di Luar Negeri

Kejagung Bidik Aset Surya Darmadi di Luar Negeri

Nasional
Prabowo Kembali Puji Jokowi, Kali Ini Soal 'Team Work'

Prabowo Kembali Puji Jokowi, Kali Ini Soal "Team Work"

Nasional
Selain di Jambi, Densus 88 Juga Tangkap 3 Terduga Teroris di Jakarta dan Sumsel

Selain di Jambi, Densus 88 Juga Tangkap 3 Terduga Teroris di Jakarta dan Sumsel

Nasional
JPPR Nilai Antusiasme Publik Bentuk Partai Belum Diimbangi Keseriusan Bangun Jaringan

JPPR Nilai Antusiasme Publik Bentuk Partai Belum Diimbangi Keseriusan Bangun Jaringan

Nasional
UPDATE 16 Agustus: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 72,68 Persen, Ketiga 25,10 Persen

UPDATE 16 Agustus: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 72,68 Persen, Ketiga 25,10 Persen

Nasional
Diretas “Indian Cyber Mafia”, Situs Web Kostrad Kini dalam Perbaikan

Diretas “Indian Cyber Mafia”, Situs Web Kostrad Kini dalam Perbaikan

Nasional
Densus 88 Tangkap 2 Terduga Teroris Jaringan Anshor Daulah di Jambi

Densus 88 Tangkap 2 Terduga Teroris Jaringan Anshor Daulah di Jambi

Nasional
UPDATE 16 Agustus 2022: Bertambah 5.869, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.292.231

UPDATE 16 Agustus 2022: Bertambah 5.869, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.292.231

Nasional
ICW Kritik Pidato Jokowi Terkait Isu Pemberantasan Korupsi

ICW Kritik Pidato Jokowi Terkait Isu Pemberantasan Korupsi

Nasional
Soal Penanganan Kasus Kematian Brigadir J, Puan: Ini Momentum Polri Perbaiki Kinerja

Soal Penanganan Kasus Kematian Brigadir J, Puan: Ini Momentum Polri Perbaiki Kinerja

Nasional
Komisi III DPR Berkomitmen Segera Selesaikan RUU KUHP

Komisi III DPR Berkomitmen Segera Selesaikan RUU KUHP

Nasional
Cak Imin Sebut Ada yang Tak Ingin Koalisi PKB-Gerindra Terbentuk: Dari Internal dan Eksternal

Cak Imin Sebut Ada yang Tak Ingin Koalisi PKB-Gerindra Terbentuk: Dari Internal dan Eksternal

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.