Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Syafii Maarif: KPK Rugi kalau Novel Baswedan Dikeluarkan!

Kompas.com - 04/02/2016, 15:40 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Syafii Maarif mengkritik rencana pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengeluarkan Novel Baswedan keluar dari lembaga itu.

Menurut Syafii, selama ini Novel adalah ikon keberanian bagi lembaga anti-korupsi.

"KPK rugi jika Novel ditempatkan di luar KPK karena Novel adalan ikon berani anti-korupsi," ungkap Syafii saat dihubungi Kompas.com, Kamis (4/2/2016).

Dia pun mempertanyakan keputusan pimpinan KPK sekarang ini yang justru ingin melepas Novel. Terlebih lagi, lanjut Syafii, Novel didukung banyak anggota masyarakat dan juga aktivis anti-korupsi.

(Baca: Kasusnya Dihentikan, Novel Baswedan Diberi Opsi Mengabdi di Luar KPK)

Lagi pula, Syafii meyakini bahwa dikeluarkannya Novel dari KPK bukanlah solusi untuk menghentikan friksi antar-lembaga hukum.

Pasalnya, benih-benih perseteruan antar-lembaga penegak hukum akan tetap ada selama masing-masing institusi tidak mau berterus terang akan perilaku koruptif yang ada di lembaganya.

"Harus dipikirkan agar lembaga hukum tidak cekcok terus dan semua pihak membuka diri dan mau saling memperbaiki internalnya," ungkap pria yang sempat menjadi Ketua Tim Independen KPK-Polri.

(Baca: "Pahit-pahitnya, Novel Lanjut ke Pengadilan daripada Barter Keluar KPK")

Lebih lanjut, Syafii pun meminta kejaksaan untuk benar-benar menghentikan perkara Novel Baswedan. Kejaksaan tidak perlu menunggu waktu lama untuk menghentikan perkara ini setelah menarik surat dakwaan yang sudah diserahkan ke pengadilan.

"Tidak perlu kajian terlalu lama. Kasus ini ada jelas karena dendam politik, tidak ada itu Novel murni bersalah atau tidak. Kenapa harus dicari-cari? Novel jangan dikorbankan, hentikan penuntutan dan rehabilitasi nama Novel," papar Syafii.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com