"Pahit-pahitnya, Novel Lanjut ke Pengadilan daripada Barter Keluar KPK"

Menurut dia, lebih baik Novel melanjutkan proses hukumnya di pengadilan daripada nasibnya dibarter agar perkaranya berhenti. Lagipula, belum tentu pengadilan menganggap Novel terbukti bersalah dalam kasus yang menjeratnya.

"Kalau harus seperti itu, ya mau tidak mau hadapi saja di pengadilan. Kalau mau pahit-pahitnya. Daripada harus barter seperti itu," ujar Adnan saat dihubungi, Kamis (4/2/2016).

Adnan mengatakan, semestinya pimpinan KPK mempertahankan Novel agar tetap di instansi tersebut. Mereka sendiri yang mengatakan bahwa Novel merupakan aset KPK yang berharga.

Di sisi lain, pimpinan KPK juga didesak memperjuangkan kasus Novel yang kental indikasi kriminalisasi. Salah satu caranya, kata Adnan, dengan meyakinkan Presiden Joko Widodo bahwa kasus Novel murni karena gangguan pihak luar yang tidak suka dengan KPK.

(Baca: KPK: Kejagung Tarik Berkas Perkara Novel Baswedan)

"Mereka kan orang yang sadar hukum sehingga tidak bisa kemudian memberikan barter kasus. Kalau ini kemudian dilakukan, ini sebenarnya kekalahan KPK," kata Adnan.

Sikap tersebut dianggap akan menimbulkan demoralisasi bagi pegawai yang bekerja di KPK. Adnan mengatakan, pegawai akan melihat bahwa Novel yang melakukan hal terbaik di KPK pun bisa bernasib buruk.

Menurut dia, kasus Novel akan menjadi preseden buruk jika berakhir seperti itu. Adnan pun mendorong presiden untuk memanggil Ketua Ombudsman dan mendengan informasi mengenai maladministrasi dalam kasus Novel.

(Baca: Kasusnya Dihentikan, Novel Baswedan Diberi Opsi Mengabdi di Luar KPK)

Hal tersebut diperlukan agar pemerintah bisa menilai apakah kasus Novel layak diseret ke ranah hukum atau rekayasa belaka.

"Ini akan memberikan pandangan yang lebih komperhensif sehingga presiden bisa ambil sikap yang jelas. Tidak hanya memberi ruang bagi Novel kasus selesai tapi saat yang sama tidak bisa kerja di KPK," kata Adnan.