Mukernas PKB Bahas Opsi Pemilihan Gubernur oleh DPRD, Bukan secara Langsung

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar mengatakan, sedikitnya ada tiga hal penting yang akan dibahas dalam musyawarah kerja nasional di Jakarta Convention Center, Jakarta, 5-6 Februari 2016.

Salah satu hal penting itu adalah wacana mengenai perlu atau tidaknya pemilihan kepala daerah dilaksanakan secara langsung.

Menurut Cak Imin, sapaannya, ada dua pendapat kuat mengenai pilkada tersebut.

Ada kelompok yang berpendapat bahwa gubernur tidak perlu dipilih secara langsung, tetapi oleh DPRD setempat. Namun, ada yang menginginkan pemilihan gubernur secara langsung.

"Ini juga akan kita bahas serius di mukernas," ujar Muhaimin di Kantor DPP PKB, Jalan Raden Saleh, Jakarta, Selasa (2/2/2016).

Sedikitnya ada dua alasan atas pendapat tentang pemilihan gubernur oleh DPRD. Gubernur dianggap memiliki tugas dan wewenang sebagai wakil dari pemerintah pusat.

Zona pilkada tingkat I juga dianggap terlalu luas sehingga memerlukan ongkos politik, sosial, dan persaingan yang besar.

Pemilihan melalui keterwakilan di DPRD dianggap dapat menekan biaya dan realistis seiring dengan kewenangan Gubernur yang juga terbatas, yakni sebagai wakil dari pemerintah pusat.

"Tapi kita belum putuskan, akan dibahas dalam forum mukernas nanti," ujar Muhaimin.

Selain topik soal pilkada, mukernas itu juga akan membahas tentang fenomena lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) serta amandemen UUD 1945.