Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Franz Magnis: Negara Memperlakukan Gafatar dengan Buruk

Kompas.com - 24/01/2016, 16:03 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com -- Pakar etika dan filsafat Sekolah Tinggi Filsafat Driyakara Romo Franz Magnis Suseno menyayangkan ketidakhadiran negara dalam peristiwa perusakan dan pembakaran aset para pengikut Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar).

"Saya anggap itu pelanggaran hak asasi yang berat. Negara sudah memperlakukan mereka dengan buruk," ujar Franz di Griya Gus Dur, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (24/1/2016) siang.

Franz minta agar negara hadir dalam peristiwa itu. Penghasut untuk berbuat kekerasan ke para kelompok keyakinan tertentu, kata Franz, harus dibawa ke pengadilan. Franz berpendapat, negara memang kerap tak adil.

(Baca: Bupati Mempawah Menangis Saksikan Permukiman Eks Gafatar Dibakar)

Tribun Pontianak/Madrosid Massa membakar pemukiman warga eks Gafatar di Moton Panjang, Mempawah Timur, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, Selasa (19/1/2016).
Di satu sisi, upaya represif diberlakukan bagi pelaku teror yang identik dengan jaringan kelompok radikal. Tapi di sisi lain, membiarkan tindakan penghasutan berujung kekerasan yang kerap tak ada kaitannya dengan kelompok radikal.

"Padahal orang yang penuh kebencian, iri hati dan intoleran, ya mereka-mereka itulah yang menjadi sumber terorisme. Jika negara kita ini membiarkan hal itu, jangan heran terorisme akan semakin subur," ujar dia.

(Baca: Kapolda Kalbar Diminta Ungkap Penyerang Permukiman Gafatar di Mempawah)

Sebelumnya diberitakan, pengrusakan dan pembakaran pemukiman kelompok Gafatar terjadi di Moton Panjang, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat pada Selasa (19/1/2016).

Aksi pembakaran itu seolah menjadi akhir dari serentetan penolakan masyarakat terhadap warga eks Gafatar di Kabupaten Mempawah sejak pekan lalu.

(Baca: Mereka Tinggalkan Harta Benda dan Eksodus Massal untuk Gafatar)

Warga eks Gafatar ini berjumlah sekitar 700 jiwa dan sempat menolak dengan tegas untuk pergi. Namun, mereka akhirnya mengalah dan menjalani proses pemulangan ke kampung halamannya masing-masing.

Kompas TV 700 Orang Pengikut Gafatar Dipulangkan

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Komisi I Bakal Panggil Menkominfo jika PDN Masih Bermasalah

Komisi I Bakal Panggil Menkominfo jika PDN Masih Bermasalah

Nasional
Kumpulkan Pamen, KSAL Wanti-wanti Bahaya Utang Berlebih dan Kebiasaan Judi 'Online'

Kumpulkan Pamen, KSAL Wanti-wanti Bahaya Utang Berlebih dan Kebiasaan Judi "Online"

Nasional
KPK Akan Dalami Dugaan Aliran Dana SYL Ke Firli Bahuri

KPK Akan Dalami Dugaan Aliran Dana SYL Ke Firli Bahuri

Nasional
Saat Bamsoet Bicara soal Amendemen Berujung Diputus Langgar Kode Etik...

Saat Bamsoet Bicara soal Amendemen Berujung Diputus Langgar Kode Etik...

Nasional
Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan Divonis 9 Tahun Penjara

Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan Divonis 9 Tahun Penjara

Nasional
Sri Mulyani Bakal Cek Aturan Bea Masuk Kain Usai RI Kebanjiran Tekstil Impor

Sri Mulyani Bakal Cek Aturan Bea Masuk Kain Usai RI Kebanjiran Tekstil Impor

Nasional
Golkar Optimistis Bisa Koalisi dengan Gerindra di Pilkada Jakarta, Calonnya Masih Dibahas

Golkar Optimistis Bisa Koalisi dengan Gerindra di Pilkada Jakarta, Calonnya Masih Dibahas

Nasional
Mendagri Buka Suara Pj Gubernur NTB Diganti Pensiunan Jenderal TNI

Mendagri Buka Suara Pj Gubernur NTB Diganti Pensiunan Jenderal TNI

Nasional
PKB Buka Kans Koalisi dengan PDI-P, Sandingkan Marzuki-Risma di Pilkada Jatim

PKB Buka Kans Koalisi dengan PDI-P, Sandingkan Marzuki-Risma di Pilkada Jatim

Nasional
Benny Harman: Belum Ada Rekomendasi Untuk Kembalikan UUD 1945 ke Naskah Asli

Benny Harman: Belum Ada Rekomendasi Untuk Kembalikan UUD 1945 ke Naskah Asli

Nasional
Sudah 6 Pj Kepala Daerah Mundur karena Hendak Maju Pilkada 2024

Sudah 6 Pj Kepala Daerah Mundur karena Hendak Maju Pilkada 2024

Nasional
Didakwa Korupsi Rp 44,5 Miliar, SYL Pamer Kementan Kontribusi Rp 15 Triliun ke Negara

Didakwa Korupsi Rp 44,5 Miliar, SYL Pamer Kementan Kontribusi Rp 15 Triliun ke Negara

Nasional
Menperin Bakal Pelajari Isu Sritex Bangkrut

Menperin Bakal Pelajari Isu Sritex Bangkrut

Nasional
Usung Sohibul Iman Jadi Bakal Cagub, PKS Tegaskan Partai Pemenang Pileg di Jakarta

Usung Sohibul Iman Jadi Bakal Cagub, PKS Tegaskan Partai Pemenang Pileg di Jakarta

Nasional
KPAI Desak Polisi Transparan Dalam Kasus Kematian Pelajar 13 Tahun di Padang

KPAI Desak Polisi Transparan Dalam Kasus Kematian Pelajar 13 Tahun di Padang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com