Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mereka yang Tak Lelah Tagih Janji Jokowi Tuntaskan Kasus HAM Masa Lalu...

Kompas.com - 23/01/2016, 17:16 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Kamis (21/1/2016) menjadi Kamis ke-472 bagi aksi Kamisan yang digelar di depan Istana Negara, Jakarta.

Sembilan tahun sudah aksi Kamisan berlangsung di lokasi yang sama. Aksi ini merupakan bentuk perjuangan Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan (JSKK) dalam menuntut negara menuntaskan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu.

Payung hitam yang dibentangkan di depan Istana Negara seolah menjadi sindiran akan upaya perlindungan pemerintah terharap warga negaranya. (Baca: Sembilan Tahun "Kamisan", Titik Terang yang Kembali Redup)

Selama sembilan tahun, suka dan duka dialami para aktivis yang berjuang melalui aksi Kamisan, mulai dari dilarang menggelar aksi Kamisan hingga diancam dibubarkan.

Lantas, apa yang membuat para aktivis itu tetap bertahan?

"Tetap ada peluang untuk membawa kasus Munir ke ranah hukum, meski kita tahu seperti apa ruang hukum di Indonesia. Tetap harus optimistis mendorong para hakim dan jaksa untuk berani mengungkapkan kebenaran. Kalau tidak optimistis, saya tidak akan melakukan Kamisan," ujar Suciwati, istri aktivis HAM Munir Said Thalib yang diduga dibunuh di dalam pesawat saat menuju Amsterdam.

Suciwati secara rutin mengikuti aksi Kamisan di depan Istana. Ia mengatakan, banyak jalan untuk menuntaskan kasus Munir, meskipun tidak selalu melalui jalur yudisial.

Tagih janji Jokowi

Sampai saat ini, menurut dia, temuan tim pencari fakta kasus Munir pun belum diumumkan pemerintah.

Padahal, menurut Suciwati, ada temuan baru yang perlu diungkapkan. Suciwati mencontohkan peristiwa yang terjadi pada 2014, atau ketika Allan Nairn, seorang jurnalis Amerika Serikat, melaporkan mantan Kepala Badan Intelijen Negara Hendropriyono ke Komnas HAM.

Nairn mengaku memiliki transkrip wawancaranya dengan Hendropriyono. Menurut Nairn, saat diwawancara, Hendro mengaku siap diadili atas beberapa kasus sekaligus, termasuk kasus Munir.

Meskipun demikian, Suciwati mengaku yakin bahwa pemerintahan Joko Widodo akan menyelesaikan kasus dugaan pelanggaran HAM masa lalu, termasuk kasus Munir.

Kendati demikian, Suciwati menegaskan bahwa pihaknya menunggu komitmen Jokowi untuk merealisasikan janji kampanyenya itu. (Baca: 9 Tahun, Aksi Kamisan Dianggap seperti Institusi bagi Korban HAM)

"Sebenarnya saya optimistis pada pemerintahan Jokowi karena ia tidak punya rekam jejak sebagai pelanggar HAM, ya meskipun orang-orang di sekelilingnya adalah pelaku pelanggaran HAM. Ini sudah satu tahun kepemimpinan Jokowi, kami masih menunggu komitmen Jokowi. Karena kami pernah menjadi komoditas pada masa pilpres," ujar dia.

Optimisme dalam mencari keadilan juga ditunjukkan Maria Katarina Sumarsih, ibu dari BR Norma Irmawan (Wawan), mahasiswa korban peristiwa Semanggi I pada 13 November 1998.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Nasional
Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang 'Sapi Perah'

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang "Sapi Perah"

Nasional
Ganjar Deklarasi Jadi Oposisi, Budiman Sudjatmiko: Kalau Individu Bukan Oposisi, tapi Kritikus

Ganjar Deklarasi Jadi Oposisi, Budiman Sudjatmiko: Kalau Individu Bukan Oposisi, tapi Kritikus

Nasional
Telat Sidang, Hakim MK Kelakar Habis 'Maksiat': Makan, Istirahat, Sholat

Telat Sidang, Hakim MK Kelakar Habis "Maksiat": Makan, Istirahat, Sholat

Nasional
Ditanya Kans Anies-Ahok Duet di Pilkada DKI, Ganjar: Daftar Dulu Saja

Ditanya Kans Anies-Ahok Duet di Pilkada DKI, Ganjar: Daftar Dulu Saja

Nasional
Ke Ribuan Perwira Siswa, Sekjen Kemenhan Bahas Rekonsiliasi dan Tampilkan Foto Prabowo-Gibran

Ke Ribuan Perwira Siswa, Sekjen Kemenhan Bahas Rekonsiliasi dan Tampilkan Foto Prabowo-Gibran

Nasional
Resmikan Tambak BINS, Jokowi: Ini Langkah Tepat Jawab Permintaan Ikan Nila yang Tinggi

Resmikan Tambak BINS, Jokowi: Ini Langkah Tepat Jawab Permintaan Ikan Nila yang Tinggi

Nasional
Terus Berpolitik, Ganjar Akan Bantu Kader PDI-P yang Ingin Maju Pilkada

Terus Berpolitik, Ganjar Akan Bantu Kader PDI-P yang Ingin Maju Pilkada

Nasional
Kentalnya Aroma Politik di Balik Wacana Penambahan Kementerian Kabinet Prabowo-Gibran

Kentalnya Aroma Politik di Balik Wacana Penambahan Kementerian Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

Nasional
Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Nasional
Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Nasional
Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Nasional
Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com